Setop Pengguna Baru di Indonesia, Peneliti Keamanan SKSG UI: Pemerintah Perlu Audit Starlink!

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Indonesia menuai kritik dari Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia (SKSG UI) terkait komitmen mendasar Starlink, seperti kedaulatan jaringan, pendirian kantor kendali lokal, dan penyerapan tenaga kerja Indonesia yang belum juga terealisasi.

Starlink bahkan dianggap mendapatkan keistimewaan regulasi untuk mengakses spektrum frekuensi dan infrastruktur telekomunikasi nasional tanpa pengawasan penuh dari dalam negeri.

Policy Paper SKSG UI bertajuk 'Kedaulatan Siber Indonesia' sebelumnya telah memperingatkan potensi ancaman terhadap berbagai aspek kedaulatan Indonesia akibat kehadiran Starlink yang tidak diatur secara ketat.

Kekhawatiran tersebut meliputi hilangnya kontrol atas spektrum nasional, rentannya perlindungan data pribadi, hingga risiko penyebaran gerakan separatisme digital di wilayah-wilayah strategis dan sensitif.

Terlebih, perusahaan penyedia layanan internet berbasis satelit milik Elon Musk itu baru saja menyetop penerimaan pelanggan baru di Indonesia.

"Akibat karpet merah untuk Starlink, kini mereka dengan leluasa dapat menghentikan layanan tanpa pemerintah memiliki daya tawar. Pertanyaannya, bagaimana penataan internet di Indonesia ke depannya?," Muhamad Syauqillah, seorang peneliti dari SKSG UI, mempertanyakan hal tersebut.

Peneliti keamanan ini juga menyoroti potensi risiko layanan internet Starlink dalam menjangkau wilayah terpencil seperti Papua tanpa harus melalui jaringan telekomunikasi nasional.

"Ini bukan hanya persoalan konektivitas, melainkan tentang siapa yang memegang kendali informasi di wilayah yang rawan akan gerakan separatis," ucap Syauqillah dalam keterangannya, dikutip Selasa (15/7/2025).

Para analis dan pakar di bidang teknologi serta keamanan siber menilai bahwa pemerintah gagal memahami esensi kedaulatan digital.

Lebih dari sekadar kecepatan akses internet, kedaulatan digital mencakup kendali penuh atas infrastruktur dan data yang beredar di wilayah negara.

Saat ini, data yang ditransmisikan melalui jaringan Starlink tidak sepenuhnya tunduk pada otoritas hukum dan regulasi lokal, tak dikendalikan melalui gerbang (gateway) internet Indonesia, dan tidak diaudit sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam negeri.

"Apakah data-data sensitif seperti informasi intelijen, data kesehatan masyarakat, dan komunikasi strategis negara boleh dengan mudahnya melintasi ruang angkasa tanpa melewati mekanisme kontrol nasional? Ini adalah sebuah preseden yang sangat berbahaya bagi keamanan dan kedaulatan negara," Syauqillah menegaskan.

Lebih lanjut, Syauqillah dalam sebuah policy paper yang membahas isu kedaulatan siber nasional, turut menyoroti keberadaan Starlink beserta isu-isu krusial lainnya terkait keamanan siber.

Beberapa isu tersebut meliputi ancaman serangan siber, kejahatan siber (cybercrime), dan terorisme siber yang semakin kompleks.

Dengan mengandalkan sistem interkoneksi satelit, Starlink berpotensi menghindari infrastruktur kontrol negara yang vital, seperti Network Operation Center (NOC) dan peran operator telekomunikasi lokal.

Akibatnya, lalu lintas data komunikasi dan transmisi informasi dari wilayah-wilayah terpencil dan strategis, termasuk Papua, wilayah perbatasan, kawasan pesisir, dan laut lepas, menjadi sulit untuk dipantau dan disaring.

Situasi ini dinilai secara terbuka membuka celah bagi aktivitas separatisme, ancaman peretasan dari pihak asing, serta potensi perang proksi digital. Bahkan, preseden perang proksi digital yang melibatkan Elon Musk telah terjadi secara nyata di Ukraina dan Iran.

SKSG UI mengimbau pemerintah segera mengambil langkah tegas untuk mengaudit kembali kebijakan terkait operasional Starlink di Indonesia demi menjaga kedaulatan digital dan keamanan nasional.

Pengawasan yang ketat dan kepatuhan terhadap regulasi dalam negeri menjadi kunci untuk memastikan bahwa teknologi canggih seperti Starlink memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Indonesia tanpa mengorbankan kepentingan bangsa dan negara.