Respons TNI soal Rencana OPM Jadikan Wamena sebagai Wilayah Operasi

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Penerangan Kodam Cenderawasih Kolonel Infanteri Candra Kurniawan menanggapi adanya wacana dari kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang ingin menetapkan Kota Wamena, Papua sebagai wilayah operasi. Dia mengatakan, tak ada perlakuan khusus dari aparat militer perihal rencana kelompok pimpinan Goliath Tabuni tersebut.

Menurut dia, TNI tetap akan menjaga keamanan dan stabilitas wilayah yang ingin dijadikan OPM sebagai tempat operasi dan perang. "Upaya intensif menjaga kondusifitas wilayah terus dilakukan," kata Candra saat dihubungi pada Sabtu, 7 Juni 2025.

Candra mengatakan, prajurit militer bakal melakukan patroli rutin di wilayah-wilayah operasi OPM di seluruh Papua. Selain itu, kata dia, TNI melakukan pembinaan teritorial dan komunikasi sosial kepada masyarakat sipil. "Kami akan melindungi masyarakat," ucapnya.

TNI, ujar Candra, juga bersinergi dengan unsur lainnya seperti pemerintah daerah, tokoh, hingga masyarakat adat. Dia menilai, sinergitas itu penting dilakukan di wilayah konflik untuk meningkatkan keamanan serta kewaspadaan.

Sebelumnya, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB-OPM menyatakan akan menjadikan Kota Wamena di Papua Pegunungan sebagai wilayah operasi yang baru. Juru bicara TPNPB-OPM Sebby Sambom mengatakan, hal itu bakal dilakukan kelompoknya bila pemerintah daerah setempat tidak berpihak kepada orang asli Papua.

Adapun saat ini wilayah operasi kelompok separatis itu tersebar di Nduga, Intan Jaya, Puncak Jaya, Puncak Papua, Pegunungan Bintang, dan Sorong-Maybrat. Selain itu, TPNPB OPM mengklaim memiliki total 36 komando daerah wilayah pertahanan yang tersebar di seluruh Papua.

Sebby meminta kepada seluruh masyarakat pendatang yang sedang bekerja untuk meninggalkan Wamena. "Peringatan ini dikeluarkan demi keamanan dan nyawa (masyarakat pendatang)," kata Sebby dalam keterangan tertulisnya pada Jumat, 6 Juni 2025.

Dia menuding Bupati Jayawijaya Atenius Murib telah menginstruksikan kepada aparat keamanan untuk melakukan operasi khusus ke rumah-rumah warga sipil di Wamena. Menurut dia, pemerintah daerah setempat juga akan mengecap warga sipil yang tidak memiliki identitas diri sebagai milisi OPM.

Sebby berujar, tindakan pemerintah daerah yang memerintahkan militer beroperasi ke kediaman warga sipil dilakukan setelah adanya penyerangan dari kombatan OPM di depan Rumah Sakit Umum Daerah Wamena pada akhir Mei lalu. Dalam peristiwa itu, kelompok separatis mengklaim menembak mati seorang anggota kepolisian.

Bupati Jayawijaya Atenius Murib menyatakan bakal menindak tegas perbuatan OPM yang melakukan serangan di fasilitas publik. Pernyataannya itu merespons serangan yang dilakukan OPM di depan Rumah Sakit Umum Daerah Wamena pada akhir Mei lalu.

Langkah tegas itu, kata Atenius, perlu dilakukan untuk menjaga ketertiban serta kenyamanan warga Wamena. Dia mengatakan Wamena merupakan daerah pendidikan, pembangunan, ekonomi dan kesehatan.

Karena itu, kata dia, masyarakatnya layak untuk hidup dan damai. "Kita tidak boleh memberi ruang sedikit pun bagi kelompok yang ingin mengganggu kedamaian," kata Atenius dalam keterangan resminya dikutip pada Ahad, 1 Juni 2025.