Respons Elite Parpol KIM Plus atas Isu Reshuffle Kabinet

ISU kocok ulang atau reshuffle kabinet mencuat setelah Presiden Prabowo Subianto mengatakan akan menyingkirkan para pejabat yang korup, melakukan penyelewengan, dan tidak setia kepada pemerintahan. Presiden menyampaikan peringatan itu dalam pidatonya pada peringatan Hari Lahir Pancasila, Senin, 2 Mei 2025.

Dalam pidatonya, Prabowo mengatakan mereka yang tidak setia kepada negara akan disingkirkan tanpa keraguan, tanpa memadang keluarga, partai, dan dari suku mana pejabat itu berasal. “Yang tidak setia kepada negara, yang melanggar undang-undang akan kami tindak,” ujar Ketua Umum Partai Gerindra itu.

Awalnya, dia menyindir sikap para elite bangsa yang memegang jabatan penting wakil rakyat. Sebab, dia masih melihat terlalu banyak korupsi dan manipulasi di tubuh pemerintahan.

Dia mengatakan semua penyelewengan dan kebocoran harus berhenti dan semua pejabat yang tidak mampu melaksanakan tugas lebih baik mundur sebelum diberhentikan. “Kita hanya bisa kuat kalau negara kita bersih dari penyelewengan korupsi, manipulasi, dan penipuan,” kata dia.

Pernyataan Presiden tersebut memantik reaksi dari berbagai kalangan, termasuk dari Partai politik pendukung pemerintah yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus.

Bahlil Bilang Reshuffle Kabinet Urusan Presiden

Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyerahkan keputusan reshuffle atau kocok ulang Kabinet Merah Putih kepada Presiden Prabowo Subianto. “Itu hak prerogatif Presiden,” ujar Bahlil setelah mengikuti salat Idul Adha di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Jumat, 6 Juni 2025.

Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM) ini menuturkan dia tidak berwenang berkomentar soal utak-atik para pembantu presiden di kabinet. Menurut dia, hal itu bukan ranahnya sebagai menteri. “Urusan kabinet itu urusan al-mukaram Bapak Presiden. Jangan kami mengambil bagian yang bukan hak,” ujarnya.

Bahlil pun enggan berkomentar lebih banyak. Dia mengatakan, saat ini, berfokus pada momen Idul Adha 1446 Hijriah. Dia juga tidak menanggapi isu dirinya akan diganti dalam perombakan kabinet.

Sebelumnya, dia telah membantah bakal terkena kocok ulang karena kebijakannya yang melarang penjualan gas elpiji tiga kilogram di tingkat pengecer pada awal Februari lalu.

Ahmad Muzani Belum Tahu soal Rencana Perombakan Kabinet

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan perombakan susunan menteri dalam Kabinet Merah Putih merupakan hak prerogatif Presiden. Mengenai kemungkinan perombakan itu dilakukan dalam waktu dekat, dia mengaku belum mendengar soal rencana itu.

“Saya enggak dengar. Itu semua hak prerogatif Presiden. Apakah Presiden menganggap perlu (reshuffle), kalau perlu kapan, siapa, saya belum tahu sama sekali. Belum dengar, belum tahu,” kata Muzani kepada wartawan usai menghadiri upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila di Jakarta, Senin, seperti dikutip dari Antara.

Menanggapi pidato Prabowo di acara tersebut, Ketua MPR ini menilai peringatan itu bukan hanya ditujukan kepada menteri, tetapi juga kepada lembaga perwakilan rakyat.

“Pemimpin partai politik juga diingatkan. Semuanya. Beliau mengingatkan kepada seluruh pihak yang menjabat pada jabatan-jabatan publik,” katanya.

Al Muzammil Yusuf Hormati Hak Prerogatif Presiden

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Al Muzammil Yusuf bersama jajaran pengurus PKS menegaskan pihaknya akan menghormati sepenuhnya hak prerogatif Presiden Prabowo dalam penunjukan menteri atau perombakan kabinet.

“Bicara reshuffle, saya kira pertama itu adalah prerogatif Presiden. Semua pihak harus menghormati. Itu dijamin oleh Undang-Undang Dasar, oleh undang-undang,” kata Muzammil di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Kamis, 5 Juni 2025.

Dia menyebutkan Presiden tentu akan mengevaluasi kinerja para menteri di kabinetnya. Para menteri tersebut adalah pelaksana dari program-program yang disusun oleh Presiden Prabowo sehingga kesuksesan pemerintahan Presiden tentu sangat bergantung pada kinerja para menterinya.

“Presiden bisa mengevaluasi siapa menterinya yang baik atau yang kurang baik, yang diganti, dan lain-lain. Kami hormati sepenuhnya hak prerogatif Presiden,” ujarnya.

Al Muzammil mengatakan partai-partai koalisi pendukung pemerintah juga akan membahas soal isu perombakan kabinet. Namun dia menegaskan pembahasannya dengan penghormatan penuh terhadap hak prerogatif Presiden.

Eka Yudha Saputra, Dian Rahma Fika, Andi Adam Faturahman, dan Antara berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Pilihan editor: Reaksi atas Pertemuan Megawati dengan Dasco dan Prasetyo