Ramai Penjualan Pulau Panjang di Situs Daring. Ada Apa di Pulau Ini?

TEMPO.CO, Jakarta - Situs http://www.privateislandonline.com mencantumkan Pulau Panjang, yang berlokasi di Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB), sebagai salah satu pulau yang ditawarkan untuk dijual. Menanggapi hal tersebut, Pemerintah Provinsi NTB menegaskan bahwa penjualan Pulau Panjang melalui platform daring merupakan tindakan yang melanggar hukum dan tidak sah.

Dikutip dari Antara, Senin, 23 Juni 2025, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) NTB Yusron Hadi, menekankan bahwa tidak ada pihak, baik individu maupun badan hukum, yang diizinkan memiliki pulau secara pribadi. “Berdasarkan regulasi yang berlaku, kepemilikan atas pulau kecil oleh perseorangan maupun korporasi tidak diperbolehkan,” katanya di Mataram, Senin.

Yusron menyatakan bahwa Pulau Panjang merupakan kawasan konservasi yang dikelola dengan prinsip keberlanjutan. Sesuai regulasi yang berlaku, pulau tersebut tidak boleh dimanfaatkan untuk kegiatan budidaya. "Karena itu, upaya penjualan pulau ini dapat dikategorikan sebagai tindakan ilegal. Mari kita bersama-sama menaati peraturan yang ada," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa Dinas Kehutanan bersama Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB akan menindaklanjuti kasus ini dengan melakukan pengecekan dan pendalaman lebih lanjut. "Setelah situasinya tergambar secara jelas, barulah langkah-langkah lanjutan bisa ditentukan. Keputusan akan diambil setelah instansi terkait memahami secara menyeluruh apa yang sebenarnya terjadi," kata dia.

Selaras dengan Yusron, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menyatakan bahwa pihaknya telah memeriksa status pemetaan Pulau Panjang. Berdasarkan hasil pengecekan, hingga saat ini belum terdapat hak kepemilikan tanah yang terdaftar di pulau tersebut. Selain itu, Pulau Panjang termasuk dalam kawasan hutan dan merupakan wilayah konservasi. 

Nusron menyampaikan bahwa pihaknya belum melakukan pengecekan atas pendaftaran tanah di pulau-pulau lain yang turut diiklankan karena situs penjual tidak mencantumkan lokasi secara rinci. Namun, ia menegaskan bahwa berdasarkan ketentuan yang berlaku, kepemilikan penuh atas pulau kecil oleh individu atau perusahaan, terutama oleh warga negara asing, tidak diperbolehkan.

Aturan tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2024 mengenai Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya, yang membatasi kepemilikan pulau. Pasal 9 ayat (1) menyebutkan bahwa minimal 30 persen dari total luas pulau kecil harus tetap dikuasai oleh negara, sementara sisanya, yakni maksimal 70 persen, boleh dimanfaatkan oleh pelaku usaha.

Kawasan Suaka Alam (KSA) Pulau Panjang hampir seluruhnya tertutup oleh vegetasi, dengan sekitar 70 persen terdiri dari hutan mangrove, sementara sisanya berupa vegetasi savana yang membentang di tengah kawasan. Di hutan mangrove ini terdapat 11 jenis mangrove sejati dan 5 jenis mangrove ikutan, disertai beberapa jenis tumbuhan lain. 

Jenis yang paling mendominasi adalah Rhizophora sylosa, bersama jenis lain seperti Rhizophora apiculata, Avicenia spp., Bruguiera gymnoriza, Sonneretia alba, Pemphis acidula, dan Osbornia octodonta. Sementara itu, jenis mangrove ikutan antara lain Thesphesia populnea (waru laut) dan Clerodendron inerme.

Keberadaan KSA Pulau Panjang memberikan dampak positif bagi warga Desa Labuhan Mapin yang berada tepat di seberangnya. Vegetasi mangrove dan bentuk pulau membantu meredam ombak besar yang berpotensi merusak garis pantai desa. Selain itu, mangrove di kawasan ini juga menjadi habitat pemijahan ikan-ikan yang menjadi sumber konsumsi dan mata pencaharian masyarakat setempat.

Usulan untuk mengubah status KSA Pulau Panjang menjadi Cagar Alam telah diajukan oleh BKSDA NTB pada 2015 dan telah dibahas di tingkat pusat pada akhir 2016. Saat ini, usulan tersebut masih menunggu keputusan resmi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Pulau Panjang juga direncanakan menjadi pusat studi mangrove di NTB karena kekayaan jenis vegetasinya yang mewakili lebih dari 80 persen spesies mangrove di wilayah Bali-Nusa Tenggara.