Progres Sekolah Rakyat: Dari Anak Punk Jadi Siswa hingga Guru Mundur

PEMERINTAH akan mengoperasikan sekolah rakyat mulai tahun ajaran baru 2025/2026. Sekolah rakyat adalah salah satu program gagasan Presiden Prabowo Subianto dengan penanggung jawab Kementerian Sosial.

Tujuan utama dari sekolah rakyat adalah menyediakan pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu guna memutus mata rantai kemiskinan. Sekolah ini dirancang menyerupai sekolah asrama atau boarding school.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf sebelumnya mengatakan pemerintah menargetkan 100 sekolah rakyat pada tahun ini. Adapun Sekretaris Jenderal Kemensos Robben Rico mengatakan Prabowo menginstruksikan penambahan 100 lokasi baru, sehingga total menjadi 200 sekolah rakyat.

Dikonfirmasi di Jakarta pada Sabtu, 21 Juni 2025, Robben menyebutkan Presiden menginstruksikan untuk tambahan 100 sekolah rintisan baru menggunakan Balai Latihan Kerja (BLK) yang berada di seluruh Indonesia. 

Lokasi tambahan tersebut akan memanfaatkan BLK, baik milik Kementerian Tenaga Kerja maupun pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota sebagai bagian dari tahap rintisan kedua program prioritas pemerintah ini.

Dia mengatakan 100 lahan dengan luas 6,3 hingga 10 hektare juga telah diusulkan dan siap dibangun mulai Agustus mendatang. “Konsepnya sama persis seperti di SMA Taruna Nusantara dan nanti di dalamnya ada SD, SMP, dan SMA dengan fasilitas 100 persen dibiayai oleh APBN,” urai Robben, seperti dikutip dari Antara.

Bagaimana persiapan sekolah rakyat yang akan beroperasi mulai Juli nanti?

Anak Punk Akan Dimasukkan ke Sekolah Rakyat di Jepara

Bupati Jepara Witiarso Utomo mengungkapkan anak jalanan dan anak punk bakal dimasukkan ke sekolah rakyat di kabupaten itu untuk digembleng dengan pendidikan semimiliter guna membentuk kepribadian dan karakter yang lebih positif.

“Kehadiran sekolah rakyat memang bertujuan memutus mata rantai kemiskinan. Anak-anak kurang mampu, termasuk anak punk yang di jalanan, termasuk kategori yang butuh penanganan khusus untuk memutus mata rantai tersebut,” ujarnya di Jepara pada Selasa, 24 Juni 2025.

Dia menuturkan pendidikan semimiliter penting agar anak-anak memiliki disiplin kepribadian dan karakter unggul. Gemblengan ala pendidikan semimiliter juga sudah berhasil mencetak sosok-sosok yang saat ini memimpin kementerian dan instansi pemerintah di Indonesia.

Berdasarkan hasil pendataan jajarannya, kata dia, sejumlah lokasi di Jepara sering dijadikan mangkal dan sekaligus titik mencari rezeki oleh anak jalanan yang berdandan ala punk. Di antaranya di Perempatan Gotri, kawasan sekitar Pasar Pecangaan, dan Perempatan Bawu. Warga dan pengguna jalan kerap mengeluhkan aktivitas mereka.

Calon Guru Sekolah Rakyat Mundur dari Proses Seleksi

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan sejumlah guru tak jadi meneruskan proses seleksi untuk mengajar di sekolah rakyat. Gus Ipul mengatakan rata-rata guru yang tak melanjutkan proses seleksi itu karena keberatan ketika harus mengajar di tempat yang jauh dari tempat tinggalnya.

“Rata-rata itu karena penempatannya ya. Tapi soal yang mengundurkan diri ini, kami banyak cadangannya,” kata Gus Ipul dalam konferensi pers di Kantor Pusdiklat Kemensos, Jakarta Selatan, Rabu, 25 Juni 2025.

Mensos juga menuturkan ada beberapa anak yang ternyata tidak jadi masuk sekolah rakyat. Ada beragam alasan. Salah satunya yang paling banyak, kata dia, ialah anak tersebut sudah diterima di sekolah lain. “Bagi kami tidak ada masalah,” ujarnya.

Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) itu mengatakan pihaknya belum menerima data berapa banyak anak yang tak jadi menerima tawaran masuk sekolah rakyat. Begitu pula jumlah guru yang tak jadi melanjutkan proses rekrutmen untuk mengajar di sekolah rakyat.

Dia juga menyampaikan pihaknya tak ingin memaksa keluarga yang memang tak berkehendak menyekolahkan anaknya di sekolah rakyat. “Kami tidak boleh memaksa. Yang terpenting kami sudah memberikan informasi. Mungkin saja mereka belum menerima informasi utuh tentang sekolah rakyat ini,” kata Gus Ipul.

Siswa Sekolah Rakyat Tak Akan Dapat Bantuan Pendidikan Lagi

Gus Ipul menambahkan calon murid sekolah rakyat dipastikan tidak lagi mendapatkan bantuan pendidikan dari pemerintah, baik itu berupa Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Indonesia Pintar (KIP), atau Program Indonesia Pintar (PIP). Alasannya, anak-anak yang sudah diterima di sekolah rakyat telah dibiayai penuh oleh pemerintah.

“Jadi seluruh program atau bantuan pemerintah nanti mereka tidak dapat lagi. Karena semua sudah ditanggung," ucap Mensos.

Dia mengatakan pihaknya akan memastikan seluruh kebutuhan anak yang bersekolah di sekolah rakyat, seperti seragam sekolah, alat tulis, buku pelajaran, hingga tablet untuk setiap anak. “Itu untuk menunjang belajar mereka,” ujar Gus Ipul.

Namun dia menyebutkan pihaknya belum menyiapkan uang saku setiap calon murid. Hal itu belum sempat dibahas oleh kementerian.

Sekolah Rakyat Tahap Kedua Ditargetkan Tampung 10.600 Siswa

Adapun Kemensos menargetkan sekolah rakyat tahap kedua akan menampung 10.600 siswa. Mensos mengatakan tahap kedua ini dirancang untuk memanfaatkan potensi 167 lokasi dengan dukungan 2.180 guru dan 4.069 tenaga pendidikan.

Dari jumlah tersebut, 126 lokasi direncanakan menggunakan gedung Balai Latihan Kerja milik Kemenaker dan 45 lokasi lainnya memanfaatkan aset milik pemerintah daerah.

“Untuk pemanfaatan BLK Kemenaker, akan tersedia 334 ruang belajar yang bisa menampung 8.350 siswa. Sementara dari aset pemerintah daerah terdapat 90 ruang belajar untuk 2.250 siswa tingkat SD, SMP, dan SMA,” kata Gus Ipul.

Dia menjelaskan seluruh lokasi tersebut saat ini sedang dalam proses survei teknis oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Rekrutmen siswa juga sedang dipersiapkan secara bertahap melalui koordinasi antara dinas pendidikan, BPS setempat, dan Kemensos.

Dinda Shabrina dan Antara berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Pilihan editor: Kata Banggar DPR soal Anggaran Sekolah Gratis