Pramono Siap Bahas Perbaikan di Parung Panjang dengan Dedi Mulyadi

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Jakarta Pramono Anung Wibowo menyatakan siap bekerja sama dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk menyelesaikan masalah di Kecamatan Parung Panjang, Jawa Barat. Dedi sebelumnya menyebut kawasan yang berlokasi di Kabupaten Bogor itu rusak karena keperluan pembangunan di Jakarta dan Banten.

Pramono mengatakan dirinya dan Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno bersedia membahas peluang kerja sama dengan siapapun, termasuk Dedi Mulyadi. "Pokoknya kalau soal kolaborasi, Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta dengan siapa saja siap," kata Pramono di Balai Kota Jakarta pada Selasa malam, 17 Juni 2025.

Parung Panjang selama ini menjadi lokasi penambangan material bangunan. Kawasan tersebut menyediakan berbagai sumber material bangunan untuk proyek-proyek pembangunan di Jakarta dan Banten. Aktivitas pertambangan di Parung Panjang pada umumnya dilakukan untuk material nonlogam seperti pasir, batu split, hingga tanah urug. 

Akibat penambangan tersebut, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan Parung Panjang mengalami berbagai kerusakan. Menurut Dedi, masyarakat daerah tersebut menderita karena aktivitas penambangan material bangunan untuk berbagai proyek di dua provinsi tetangganya, Jakarta dan Banten. 

Menurut Dedi, banyaknya lalu lintas truk pembawa material di kawasan tersebut membuat jalanan di Parung Panjang cepat rusak. Selain itu, polusi yang dihasilkan tambang dan truk material membuat warga terkena penyakit pernapasan. Di sisi lain, kata dia, pertumbuhan pembangunan di Jakarta dan Banten telah melahirkan orang-orang kaya baru di bidang properti.

Dedi berujar lalu lintas pertambangan di Parung Panjang justru meninggalkan dampak buruk bagi masyarakatnya. "Infrastrukturnya hancur total, masyarakatnya kena ISPA," kata Dedi dalam Rapat Gubernur Forum Kerja Sama Daerah Mitra Praja Utama di Hotel Borobudur, Sawah Besar, Jakarta pada Selasa, 17 Juni 2025.

Dedi kemudian mengajak Pramono Anung dan Gubernur Banten Andra Soni untuk ikut memikirkan solusi di Parung Panjang. "Harus ada recovery yang dilakukan secara bersama," kata Dedi.

Dedi berujar pembangunan infrastruktur layak di Parung Panjang butuh dana hingga Rp 1,2 triiliun. Namun, kata dia, Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak bisa menanggung semua biaya tersebut. "Tidak mungkin Jawa Barat Rp 1,2 triliun untuk recovery satu kecamatan, karena kami sangat luas kecamatannya, lebih dari 600 kecamatan," ujar dia.