Politik Sepekan: Narasi Prabowo Soal LSM Antek Asing, Hingga Terpilihnya Pengurus Baru PKS

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah peristiwa politik mewarnai berita tanah air dalam sepekan terakhir. Pada awal pekan, Presiden Prabowo Subianto memancing kontroversi karena kembali melontarkan narasi antek asing kepada lembaga swadaya masyarakat.

Selasa kemarin, Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengirim surat usulan agar Dewan Perwakilan Rakyat dan Majelis Permusyawaratan Rakyat membahas pemakzulan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden. 

Awalnya, Prabowo mengajak seluruh rakyat Indonesia bersatu dan jangan ada perbedaan sehingga menyebabkan gontok-gontokan. Ia menyebut inilah yang justru diharapkan bangsa asing karena kekuatan asing tidak suka Indonesia maju.

“Ratusan tahun mereka datang, ratusan tahun mereka adu domba kita, sampai sekarang. Dengan uang mereka membiayai LSM-LSM untuk mengadu domba kita. Mereka katanya adalah penegak demokrasi, HAM, kebebasan pers, padahal itu adalah versi mereka sendiri,” kata Prabowo.

Namun Prabowo berdalih tidak mengajak bangsa Indonesia curiga terhadap bangsa asing. Ia menekankan Indonesia tidak boleh dipermainkan oleh bangsa mana pun. 

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi berdalih tidak semua LSM yang dibiayai asing ingin mengadu domba Indonesia. Dia menjelaskan pernyataan Prabowo hanya ditujukan kepada sejumlah LSM yang selalu ingin mencoba membatalkan program prioritas pemerintah.

“Ingin program-program prioritas pemerintah dibatalkan saja, tidak dilanjutkan,” kata dia di kantornya, Jakarta, Selasa, 3 Juni 2025.

Namun Hasan menyebut pernyataan Prabowo tidak untuk meredam peran masyarakat sipil dan kebebasan berekspresi.

Sontak, tudingan Prabowo ini dikecam LSM pegiat demokrasi, HAM, dan lingkungan. 

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menegaskan musuh utama bangsa Indonesia bukan LSM yang didanai asing. Dia mengatakan musuh yang melumpuhkan Indonesia adalah elite-elite yang terlibat korupsi.

Dosen Sekolah Tinggi Hukum Jentera Indonesia ini juga menyinggung korupsi lingkungan yang mengeruk kekayaan alam dan upaya mengutak-atik hukum demi kepentingan kekuasaan diri para elite.

“Korupsi moral yang merusak kepentingan bangsa dan negara menjadi kepentingan keluarga, anak, menantu, cucu, dan kroni. Semua ini dikerjakan oleh elite-elite politik yang korup,” kata Usman melalui pernyataan tertulis kepada Tempo pada Senin, 2 Juni 2025.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menilai tudingan Prabowo soal pihak asing membiayai LSM untuk mengadu domba Indonesia tidaklah benar. “Karena banyak juga LSM didanai asing untuk membantu pemerintah dan masyarakat,” kata Direktur Eksekutif WALHI Sulawesi Selatan, Muhammad Al Amin, dalam keterangan tertulis pada Selasa, 3 Juni 2025.

Menurut dia, ada atau tidaknya pendanaan asing, LSM akan selalu bersikap kritis selama pemerintah membuat kebijakan yang menyimpang dari harapan masyarakat. 

Koalisi Masyarakat Sipil menyesalkan pernyataan Prabowo dan menilai pernyataan itu tidak selaras dengan kemajuan zaman yang semakin demokratis dan global.

“Adalah ahistoris bila Presiden Prabowo menyatakan LSM sebagai pengadu domba. LSM telah menjadi aktor yang memastikan check and balances dalam sistem ketatanegaraan dan pemerintahan di Indonesia saat ini,” tulis pernyataan Koalisi Sipil yang dibagikan Ketua Centra Initiative, Al Araf, kepada Tempo pada Kamis, 5 Juni 2025.

Sekretaris Forum Purnawirawan Prajurit TNI Bimo Satrio mengatakan, surat itu telah diterima oleh Sekretariat Jenderal MPR dan DPR. “Sudah dikirimkan pada Senin, 2 Juni,” katanya saat dihubungi pada Selasa, 3 Juni 2025.

Surat itu ditandatangani oleh perwakilan dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI, di antaranya Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Sudarto, dan Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto.

Forum purnawirawan menyampaikan sejumlah pandangan hukumnya tentang usulan itu. Mereka memandang proses pencalonan putra sulung mantan Presiden Joko Widodo atau Jokowi itu tak lepas dari intervensi relasi keluarga lewat Ketua Mahkamah Konstitusi saat itu Anwar Usman.

Para pensiunan tentara itu juga menyoroti nilai kepatutan dan kepantasan yang dimiliki Gibran sebagai seorang wakil presiden. Menurut mereka, mantan Wali Kota Solo itu masih minim kapasitas dan pengalaman untuk menjabat wakil presiden.

Dugaan keterkaitan Gibran dalam akun Kaskus bernama Fufufafa juga dimasukkan dalam argumentasi hukum para pensiunan tentara tersebut. Mereka juga menyinggung dugaan korupsi yang menyeret Gibran dan adiknya, Kaesang Pangarep, yang dilaporkan oleh Ubedilah Badrun ke Komisi Pemberantasan Korupsi pada 2022.

Wakil Ketua MPR Bambang Wuryanto mengatakan pimpinan MPR belum tentu membahas surat usulan pemakzulan Gibran sebagai wakil presiden.

“Kalau surat resmi masuk ke pimpinan MPR, itu kan masuknya ke sekretariat. Di sekretariat itu, kalau itu dianggap penting, baru kami lakukan rapat pimpinan MPR untuk memutuskan bagaimana respons terhadap masukan surat tersebut,” ujar pria yang akrab disapa Bambang Pacul itu saat ditemui di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 4 Juni 2025.

Politikus PDIP itu berujar pertimbangan mengenai penting tidaknya sebuah surat didasarkan pada identitas lembaga pengirim.

Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah mengatakan surat usulan pemakzulan Gibran sebagai wakil presiden tak bisa langsung diproses. “Hemat saya, kalau disampaikan DPR sudah menerima suratnya, itu tidak ujug-ujug diproses,” kata Said di komplek parlemen, Rabu.

Dia meminta agar isu pemakzulan Gibran dikesampingkan terlebih dahulu karena dinilai tak memiliki kepentingan mendesak. Menurut dia, suara publik di DPR juga masih cenderung asing dengan kata pemakzulan. Apalagi, kondisi objektif yang semestinya dihadapi adalah tantangan politik ke depan, bukan soal pemakzulan.

Sekretaris Jenderal Partai Golkar Sarmuji mengatakan tidak ada alasan untuk memakzulkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dia menilai belum ada celah yang bisa membuat Gibran dicopot dari jabatannya.

Pengumuman ini disampaikan setelah Muhammad Sohibul Iman terpilih sebagai Ketua Majelis Syuro sehari sebelumnya. Adapun Muhammad Kholid ditunjuk sebagai Sekretaris Jenderal PKS menggantikan Aboe Bakar Al-Habsyi yang telah menjabat sejak September 2020. Ia kini menjabat sebagai anggota Komisi XI DPR RI, mewakili Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Barat VI.

Presiden PKS sbeelimnya, Ahmad Syaikhu, menjadi Wakil Ketua Majelis Syuro bersama Suharna Surapranata dan Aunur Rafiq Saleh Tamhid. 

Kemudian Nurhadi sebagai Bendahara Umum, Suswono sebagi Sekretaris Majelis Syuro, Mulyanto sebagai Ketua Majelis Pertimbangan Pusat. Kemudian, Muslih Abdul Karim sebagai Ketua Dewan Syariah Pusat dan Pipin Sofyan sebagai Kepala Kantor Staf Presiden PKS. 

Presiden PKS Al Muzzammil Yusuf bakal melengkapi susunan struktural terlebih dahulu sebelum menentukan program jangka pendek hingga panjang partai. "Soal program jangka pendek atau panjang, kami lengkapi struktural dulu," kata dia di kantor DPP PKS, Jakarta Selatan pada Kamis, 5 Juni 2025.

1. Homepage
2. Politics
3. Politik Sepekan: Narasi Prabowo Soal LSM Antek Asing, Hingga Terpilihnya Pengurus Baru PKS