PDIP Buka Suara soal Isu Reshuffle Kabinet Merah Putih Prabowo

TEMPO.CO, Jakarta - Partai Demokrasi Indonedia Perjuangan atau PDIP merespons isu reshuffle Kabinet Merah Putih pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang semakin santer. Juru bicara PDIP Guntur Romli mengatakan partainya belum mengetahui informasi soal perombakan kabinet. Sebab, kata dia, PDIP masih berada di luar kabinet.

“Apalagi soal reshuffle itu hak prerogatif Presiden Prabowo. Sedangkan PDI Perjuangan sampai saat ini masih berada di luar pemerintahan. Karena itu tidak relevan kalau dikaitkan dengan isu reshuffle,” kata Guntur saat diminta tanggapan oleh Tempo, Sabtu, 7 Juni 2025.

Isu kocok ulang kabinet mencuat setelah Prabowo mengatakan akan menyingkirkan para pejabat yang korup, melakukan penyelewengan, dan tidak setia kepada pemerintahan. Pernyataan itu disampaikan saat pidato Prabowo pada peringatan Hari Lahir Pancasila, Senin, 2 Juni 2025.

Dalam pidatonya, Prabowo mengatakan mereka yang tidak setia kepada negara akan disingkirkan tanpa keraguan, tanpa memadang keluarga, partai, dan dari suku mana pejabat itu berasal. “Yang tidak setia kepada negara, yang melanggar undang-undang akan kami tindak,” ujar Ketua Umum Partai Gerindra itu.

Rumor reshuffle pun ditanggapa elit partai Koalisi Indonesia Maju. Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyerahkan keputusan reshuffle atau kocok ulang Kabinet Merah Putih kepada Presiden Prabowo Subianto. “Itu hak prerogatif Presiden,” ujar Bahlil setelah mengikuti salat Idul Adha di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Jumat, 6 Juni 2025.

Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM) ini menuturkan dia tidak berwenang berkomentar soal utak-atik para pembantu presiden di kabinet. Menurut dia, hal itu bukan ranahnya sebagai menteri. “Urusan kabinet itu urusan al-mukaram Bapak Presiden. Jangan kami mengambil bagian yang bukan hak,” ujarnya.

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan perombakan susunan menteri dalam Kabinet Merah Putih merupakan hak prerogatif presiden. Mengenai kemungkinan perombakan itu dilakukan dalam waktu dekat, dia mengaku belum mendengar soal rencana itu.

“Saya enggak dengar. Itu semua hak prerogatif Presiden. Apakah Presiden menganggap perlu (reshuffle), kalau perlu kapan, siapa, saya belum tahu sama sekali. Belum dengar, belum tahu,” kata Muzani usai menghadiri upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila di Jakarta.

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat ini menilai peringatan Prabowo itu bukan hanya ditujukan kepada menteri, tetapi juga kepada lembaga perwakilan rakyat.

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Al Muzammil Yusuf bersama jajaran pengurus PKS menegaskan pihaknya akan menghormati sepenuhnya hak prerogatif Presiden Prabowo dalam penunjukan menteri atau perombakan kabinet.

“Bicara reshuffle, saya kira pertama itu adalah prerogatif Presiden. Semua pihak harus menghormati. Itu dijamin oleh Undang-Undang Dasar, oleh undang-undang,” kata Muzammil di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Kamis, 5 Juni 2025.

Dia menyebutkan Presiden Prabowo tentu akan mengevaluasi kinerja para menteri di kabinetnya. Para menteri tersebut adalah pelaksana dari program-program yang disusun oleh Presiden Prabowo sehingga kesuksesan pemerintahan presiden tentu sangat bergantung pada kinerja para menterinya.

Sapto Yunus, Dian Rahma Fika dan Andi Adam Faturahman berkontribusi dalam penulisan artikel ini.