P2G Kritik Pelibatan TNI-Polri di MPLS: Tak Sesuai Momentum

TEMPO.CO, Jakarta - Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menilai, pelibatan personel TNI-Polri dalam kegiatan Masa Pengenalam Lingkungan Sekolah atau MPLS di Jawa Barat tak sesuai dengan momentum.

Koordinator Nasional P2G, Satriwan Salim, mengatakan pada prinsipnya momentum MPLS adalah memperkenalkan lingkungan, ekosistem, hingga pelbagai kegiatan sekolah kepada murid-murid tahun ajaran baru.

"Momentumnya MPLS adalah bagaimana murid memperoleh informasi yang memadai terkait aturan akademik dan aturan lain di sekolah, bukan soal memperoleh motivasi atau inspirasi dari personel TNI-Polri," kata Satriwan saat dihubungi, Sabtu, 12 Juli 2025.

Dia melanjutkan, momentum diselenggarakannya MPLS, pada dasarnya adalah untuk menumbuhkan rasa kepemilikan murid terhadap lingkungan sekolah, serta untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang ramah sebagaimana pedoman MPLS dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Menurut Satriwan, kalau pun pemerintah provinsi Jawa Barat ingin melibatkan TNI-Polri di ranah pendidikan, semestinya tindakan tersebut dilakukan pada momentum lain, bukan saat dihelat MPLS.

Momentum lain yang dimaksudkan Satriwan, adalah saat murid telah memasuki masa belajar di awal semester kedua atau setelahnya.

"TNI-Polri bisa memberikan pemahaman akan bahaya, konsekuensi, atau tindakan mitigasi bullying hingga tawuran pelajar. Sehingga, P2G menilai ini tidak ada urgensi untuk diterapkan," ujar dia.

Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat, Ono Surono, mengatakan akan meminta Komisi V DPRD Jawa Barat untuk melakukan pemantauan langsung penyelenggaraan MPLS di wilayahnya.

Alasannya, kata dia, pemantauan langsung amat diperlukan untuk memastikan penyelenggaraan MPLS berjalan sesuai dengan aturan dan pedoman yang diterbitkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menegah.

"Karena ada pelibatan TNI-Polri, saya akan minta Komisi terkait untuk memantau langsung dan memberikan catatan sebagai bahan evaluasi," kata Ono kepada Tempo melalui pesan WhatsApp, Sabtu, 12 Juli 2025.

Dalam siaran pers bertarikh 10 Juli 2025, Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman mengatakan, MPLS untuk murid tingkat SMA dan sederajat akan melibatkan TNI-Polri.

Pelibatan itu, kata dia, dilakukan dengan tujuan memberikan motivasi, inspirasi, serta pendampingan kepada para murid.

"Harapannya, MPLS tidak hanya menjadi masa orientasi, tapi juga magic moment yang menumbuhkan tekad kuat untuk menjadi generasi Panca Waluya," kata Herman.

Kemarin, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti mengatakan, instansinya telah menerbitkan aturan dan pedoman MPLS Ramah yang menekankan tidak ada perpeloncoan maupun senioritas dalam penyelenggaraan MPLS.

Implementasinya, kata dia, MPLS Ramah akan diawasi langsung oleh masing-masing Dinas Pendidikan untuk mencegah terjadinya perpeloncoan atau senioritas. "MPLS Ramah juga didampingi langsung oleh guru atau tenaga kependidikan,  bukan murid dalam organisasi intra sekolah," kata Mu'ti.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi belum menjawab pesan pertanyaan dan upaya menghubungi sambungan telepon yang ditujukan ke nomor telepon WhatsApp-nya.

Hingga laporan ini dipublikasikan, pesan tersebut hanya menunjukan notifikasi satu centang abu alias belum diterima.

Namun, sebelumnya, Herman Suryatman mengatakan, pelibatan TNI-Polri dalam MPLS ditujukan untuk program pendidikan karakter Gapura Panca Waluya yang menekankan pembentukan karakter murid sehat, baik hati, saleh, cerdas, dan berinisiatif.

Nantinya, dia melanjutkan, akan terdapat 2-3 personel TNI-Polri di setiap sekolah selama lima hari pelaksanaan MPLS. "Untuk jam masuk, seperti yang ditetapkan Pak Gubernur sebelumnya, yaitu pukul 06.30 WIB," ujar dia.