Nasaruddin Umar Tepis Isu Pemotongan Kuota Haji Tahun Depan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Agama Nasaruddin Umar menyatakan belum ada pembahasan resmi kuota haji 2026 dengan otoritas Arab Saudi. Pernyataan itu disampaikan Nasaruddin untuk menanggapi isu pengurangan kuota haji Indonesia hingga 50 persen yang sempat viral di media sosial beberapa hari terakhir.

“Saya tidak pernah mendengarkan isu itu. Beberapa kali kami rapat, tidak pernah ada pembahasan seperti itu,” kata Nasaruddin di Bandara Amir Muhammad Bin Abdul Aziz, Madinah, Kamis siang, 12 Juni 2025, dikutip dari keterangan resmi Kementerian Agama.

Nasaruddin mengklaim hubungan bilateral Indonesia dan Arab Saudi soal penyelenggaraan ibadah haji tetap berlangsung baik dan profesional. Imam Besar Masjid Istiqlal ini menyebut tidak ada indikasi penurunan kuota dari pihak manapun.

“Hubungan kita dengan pemerintah Saudi Arabia sangat baik. Memang ada kekurangan, tapi semua negara juga punya kelemahan. Tidak ada yang sempurna,” katanya. Nasaruddin mengharapkan tidak ada pihak menyebarkan narasi menyesatkan yang bisa memicu keresahan publik atau jemaah.

Kementerian Agama mencatat kuota haji Indonesia justru cenderung stabil dalam tiga tahun terakhir. Pada 2023, kuota jemaah Indonesia sebesar 221.000 orang, naik menjadi 241.000 orang pada 2024, dan tahun ini, 2025, kuota kembali sebesar 221.000 orang.

Isu pemotongan kuota haji Indonesia hingga 50 persen pada 2026 juga sempat ditanggapi Wakil Kepala Badan Penyelenggara (BP) Haji Dahnil Anzar Simanjuntak. Menurut Dahnil, wacana itu dikemukakan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi yang menilai pengelolaan haji Indonesia pada tahun ini semrawut.

Politikus Partai Gerindra menyebut Pemerintah Arab Saudi menyoroti manajemen dalam transportasi, konsumsi hingga akomodasi jemaah haji Indonesia selama melakukan rangkaian ibadah. Terutama saat di Arafah, Muzdalifah dan Mina. 

"Terkait dengan pemotongan (kuota) itu wacana yang berkembang di Kementerian Haji dan Umrah yang disampaikan  ke kami. Kenapa? karena mereka ingin memberikan warning,  tahun ini pelaksanaan haji Anda buruk loh," ujar Dahnil dalam konferensi pers di BP Haji pada Rabu, 11 Juni 2025 yang disiarkan di media sosial. 

Dahnil mengakui masalah transparansi data kesehatan menjadi catatan yang harus dievaluasi oleh BP Haji. Namun dia mengatakan, pemerintah Presiden Prabowo berkomitmen mengelola tata kelola haji melalui lembaga BP Haji tahun depan.