Menteri Agama Minta Jemaah Haji yang Tak Dapat Makan Diberi Kompensasi Uang

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Agama Nasaruddin Umar meminta Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) memberikan kompensasi berupa uang kepada jemaah haji yang tidak mendapatkan jatah makanan saat pelaksanaan haji di Mekkah, Arab Saudi. Perintah itu menyusul banyaknya aduan masyarakat tidak mendapatkan distribusi katering pada 14 dan 15 Zulhijah 1446 Hijriah. 

“Kemarin ada keterlambatan distribusi makanan. Kami sudah antisipasi dengan cara jemaah yang tidak dapat makanan dikasih kompensasi uang,” ucap Nasaruddin dikutip dari laman Kementerian Agama, Jumat, 13 Juni 2025. 

Ia menjelaskan makanan sedianya disiapkan dan didistribusikan oleh dapur penyedia makanan yang dikoordinasi BPKH Limited. Jemaah haji, kata dia, semestinya mendapat layanan katering sebanyak 84 kali makan selama berada di Mekkah. 

Selain itu, jemaah haji Indonesia juga mendapat 15 kali makan pada fase puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna). Paket makanan lainnya diberikan sebanyak 27 kali saat jemaah berada di Madinah.

Kekacauan pendistribusian makanan ini sebelumnya dikritik Penasihat Khusus Presiden Urusan Haji Muhadjir Effendi. Meskipun mengakui kualitas makanan yang disiapkan BPKH tergolong baik, Muhadjir menilai sistem distribusinya masih amburadul dan tidak menjangkau seluruh jemaah secara merata.

"Tempat pemrosesan makanannya sangat bagus, higienis, dan standarnya tinggi. Tapi distribusinya masih bermasalah," kata Muhadjir dikutip dari keterangan resmi, Kamis, 12 Juni 2025.

Menurut dia, distribusi makanan selama ini dilakukan berdasarkan kelompok, bukan berdasarkan nama jemaah. Alhasil, banyak jemaah yang seharusnya menerima jatah makanan justru tak kebagian.

“Kemarin banyak yang tidak kebagian karena distribusinya per kelompok, bukan by name. Mestinya ada label nama supaya saat dikirim ke hotel, jemaah tahu ini untuk siapa,” ujar mantan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan itu.