Mentan Pastikan Operasi Pasar 1,3 Juta Ton Bakal Tekan Harga Beras

Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman menegaskan pemerintah terus melakukan berbagai langkah intervensi untuk meredam harga beras yang belakangan ini meroket. Langkah-langkah itu di antaranya operasi pasar hingga penyesuaian harga pembelian pemerintah (HPP).

“Kami sudah melakukan operasi pasar besar-besaran bersama Bulog di seluruh Indonesia sebanyak 1,3 juta ton dengan harga Rp 12.000–12.500 per kilogram. Itu bentuk kepedulian pemerintah, atas perintah Bapak Presiden [Prabowo],” kata Amran dalam keterangan resminya, Minggu (24/8).

Ia menjelaskan, pemerintah juga menaikkan HPP gabah menjadi Rp 6.500 per kilogram yang kemudian berdampak pada peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP) yang saat ini menunjukkan tren positif. Selain itu, kebijakan ini juga melindungi petani dari harga yang tidak wajar.

Di sisi lain Amran juga memastikan stok beras yang dikantongi Perum Bulog saat ini lebih dari 4 juta ton. Menurut dia jumlah ini berada dalam level yang aman dan lebih tinggi dari stok beras 2023 dan 2024 yang hanya sekitar 1 juta ton lebih.

“Kita tidak lagi impor seperti tahun lalu, ini patut disyukuri,” ujarnya.

Amran juga menyebut harga beras mulai menunjukkan penurunan. Berdasarkan catatan pemerintah, setidaknya 13 provinsi telah mengalami koreksi harga. Operasi pasar disebut akan terus dilanjutkan secara masif untuk memastikan tren penurunan harga merata di seluruh wilayah.

Menurutnya, pemerintah memastikan akan memperhatikan kepentingan konsumen dan petani. Amran mengeklaim adanya pengusaha yang mempermainkan distribusi beras di pasar, dia memastikan pemerintah akan menindak tegas pihak-pihak tersebut.

“Kami tahu ada yang tidak senang, ada yang terganggu bisnisnya karena langkah ini. Tapi semua yang kami lakukan semata-mata demi rakyat Indonesia,” tegasnya.

Tingginya harga beras dinilai akibat pemerintah terlalu fokus pada kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) ketimbang pengendalian pasokan.

Direktur Center for Sustainable Food Studies Unpad, Ronnie S Natawidjaja, mengatakan pemerintah banyak mengutak-atik HET tanpa mengatur pasokan yang mendukung target harga.

HET beras diatur dalam Perbadan Nomor 5 Tahun 2024, yakni Rp 12.500 per kg untuk beras medium dan Rp 14.900 per kg untuk premium di Jawa, Lampung, dan Sumatra Selatan.

Ronnie menilai rencana penghapusan HET beras medium dan premium tidak tepat. “Jadi membuat HET medium saja sudah betul, harusnya kemudian didukung dengan analisis tentang pengendalian stok pangan oleh Bulog, berapa jumlah stok harus ada di gudang dan berapa yang dilepas ke pasar agar HET medium tersebut tercapai di pasarnya,” jelas Ronnie.

Operasi Pasar Belum Efektif

Pengamat pertanian Khudori menambahkan, operasi pasar melalui beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) belum efektif. Hingga 22 Agustus, realisasi penyaluran baru 239,6 ribu ton atau 15,97 persen dari target 1,3 juta ton tahun ini.

“Operasi pasar SPHP belum efektif. Jumlah ini terlalu kecil. Tidak nendang. Ketika harga beras di pasar terus naik itu berarti pasar 'lapar' beras,” tutur Khudori.

Ia juga menyoroti perebutan gabah antara Bulog dan pedagang. Skema maklun dengan penggilingan padi membuat Bulog hampir selalu menang, sehingga harga gabah tertekan.