Mendagri Ungkap Kondisi Provinsi Baru Papua: Serapan Belanja Rendah

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan kondisi ekonomi empat daerah otonomi baru empat provinsi Papua dalam rapat panitia kerja bersama Komisi II DPR. Dia mengatakan, target pendapatan mayoritas provinsi baru di wilayah Indonesia paling timur masih tergolong rendah.

Menurut dia, idealnya per Juni tahun ini pemerintah daerah telah mencapai target pendapatan di atas 40 persen. Berdasarkan data yang dihimpun kementeriannya, hanya Provinsi Papua Tengah yang memperoleh pendapatan sebesar 48 persen. Sementara itu, tiga provinsi baru yakni Papua Pegunungan, Papua Barat Daya, dan Papua Selatan masing-masing hanya mencatatkan 14 persen, 17 persen, dan 23 persen.

Selain target pendapatan, Tito juga menyoroti rendahnya serapan anggaran keempat provinsi baru di Papua tersebut. Dia mencontohkan serapan anggaran Papua Tengah yang baru 15 persen, meski pendapatannya di atas 40 persen.

"Masalahnya ada rencana pergantian kepala-kepala dinas, sehingga uangnya ditahan di tingkat provinsi," kata Mendagri Tito di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Rabu, 2 Juli 2025.

Dia mengimbau agar uang yang diterima pemerintah daerah dari pusat tidak ditahan. Tito meminta supaya anggaran tersebut dibelanjakan, sehingga terjadi peredaran uang ke masyarakat.

Tito kemudian mencontohkan kondisi di Provinsi Papua Pegunungan yang besaran belanjanya justru melebihi target pendapatan. "Ini terjadi defisit, mungkin mereka mengambil Silpa tahun lalu," ucapnya.

Dia menduga persoalan yang terjadi di Papua Pegunungan ini lantaran belum terpenuhinya syarat penyaluran yang ditetapkan Kementerian Keuangan. Belum terpenuhinya syarat salur itu, menurut dia, disebabkan karena problem kompetensi dari pemerintah daerah.

"Jadi empat DOB Papua ini belanjanya sangat rendah semua. Papua Barat Daya pendapatannya 17 persen, belanjanya 11 persen. Artinya lebih banyak digunakan untuk belanja pegawai, tapi untuk masyarakat kami khawatir belum menyentuh," kata purnawirawan Polri tersebut.