Mendagri: Serapan Belanja Rendah Sebabkan Pertumbuhan Ekonomi Minus di Papua Tengah

TEMPO.CO, Jakarta - Serapan belanja di Provinsi Papua Tengah disebut lebih rendah dibanding pendapatan yang diterima dari transfer pemerintah pusat. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mempertanyakan kondisi pengelolaan anggaran salah satu provinsi baru di Papua tersebut.

"Pendapatannya 48 persen, tapi penyerapan (belanjanya) hanya 15 persen," kata Tito saat menghadiri rapat panja bersama Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Rabu, 2 Juli 2025.

Dia menyatakan telah mengecek persoalan tersebut. Rendahnya serapan belanja di Papua Tengah, kata dia, lantaran rencana gubernur yang ingin merombak jajaran kepala dinas.

Rencana itu, ujar dia, membuat uang dari transfer pemerintah pusat tidak bisa direalisasikan oleh para kepala dinas. Dia mengimbau agar uang yang diterima pemerintah daerah dari pusat tidak ditahan. Tito meminta supaya anggaran tersebut dibelanjakan, sehingga terjadi peredaran uang ke masyarakat.

Selain itu, Tito menyoroti ihwal angka pertumbuhan ekonomi di Papua Tengah yang masuk kategori mundur. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pertumbuhan ekonomi di Papua Tengah tercatat minus sebesar 25 persen.

"Terjadi kemunduran di Papua Tengah, uangnya tertahan sehingga tidak beredar ke masyarakat," ucap Tito.

Menurut Tito, kondisi pertumbuhan ekonomi di Papua Tengah yang minus itu juga berpengaruh ke tingkat nasional. "Angka pertumbuhan ekonomi nasional menjadi berkurang," ucapnya. Adapun saat ini angka pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 4,8 persen.

Tak hanya di Papua Tengah, serapan belanja yang rendah juga terjadi di tiga provinsi baru Papua. Di antaranya Papua Barat Daya sebesar 11 persen, Papua Pegunungan lebih dari 20 persen, dan Papua Selatan sebesar 18 persen.