Larangan Kibarkan Bendera One Piece, Mural 404: Not Found, sampai Lagu Band Sukatani

BELAKANGAN ada warag yang mengibarkan bendera One Piece menjelang HUT Kemerdekaan RI ke-80. Menanggapi itu, Kepala Kepolisian Daerah Banten Brigadir Jenderal Hengki menyatakan akan menindak tegas warga yang mengibarkan bendera tersebut pada momen HUT ke-80 RI.

Tindakan pemerintah terkesan antikritik ini bukan kali pertama. Sebelum-sebelumnya juga lazim di mana penguasa tampaknya berupaya membungkam sentilan-sentilan yang datang dari rakyat. Mulai dari penghapusan mural hingga pembatalan pameran maupun aksi panggung bermuatan kritik.

Berikut sederet tindakan pemerintah yang terkesan anti terhadap kritik yang disampaikan oleh rakyat:

1. Mural Jokowi 404: Not Found

Wajah mantan Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengernyitkan dahi digambar di sebuah tembok di Batuceper Kota Tangerang pada Agustus 2021 lalu. Mural berwarna abu-abu kombinasi hitam pada bagian mata Jokowi ditutup tulisan berhuruf putih 404: Not Found dengan layar belakang merah itu sudah dihapus aparat.

Kabid Humas Polres Metropolitan Tangerang Komisaris Abdul Rachim mengatakan mural itu berindikasi pelecehan dan penghinaan simbol negara dan sudah dihapus. “Presiden itu simbol negara, ini tidak hanya mengganggu sekadar ketertiban ada hukum berlaku,” kata Rachim di Kota Tangerang saat dihubungi Tempo Sabtu 14 Agustus 2021.

Rachim mengatakan tim gabungan Polsek dan Koramil Batuceper telah menghapusnya beberapa hari lalu. “Kami masih melakukan penyelidikan, pemural masih dalam penelusuran,” kata Rachim. Rachim mengatakan penyelidikan masih dilangsungkan. Namun demikian siapa yang membuat mural dan ide siapa menggambar presiden dengan tulisan 404: Not Found itu belum diketahui.

2. Mural Jokowi Game Over

Mural menyerupai wajah eks Presiden Jokowi dengan tulisan game over juga muncul di sebuah pos polisi di Jalan Dayang Sumbi, Bandung, Jumat, 1 Oktober 2021. Mural ini muncul setelah upaya pelemahan KPK oleh internal KPK sendiri hingga berbuntut pada pemecatan 56 orang penyidik.

3. Mural ‘Dipaksa Sehat di Negara yang Sakit’

Pemerintah Kabupaten Pasuruan menghapus mural dengan tulisan, ‘Dipaksa Sehat di Negara yang Sakit’ dengan dua karakter yang tergambar di dinding rumah warga. Mural itu digambar di sebuah dinding rumah kosong. Kepala Satpol PP Kabupaten Pasuruan Bakti Jati Permana mengatakan, mural itu dianggap melanggar peraturan daerah dan dinilai provokatif.

4. Pembatalan Pameran Lukisan Yos Suprapto

Pameran lukisan tunggal seniman senior Yogyakarta, Yos Suprapto, yang bertajuk “Kebangkitan: Tanah untuk Kedaulatan Pangan” secara mengejutkan dibatalkan oleh Galeri Nasional Indonesia beberapa menit sebelum pembukaan pada Kamis malam, 19 Desember 2024.

Keputusan ini mengejutkan para pengunjung yang sudah hadir untuk menikmati karya rupa Yos Suprapto tersebut. Pembatalan pameran diumumkan melalui siaran pers yang diterima Tempo sekitar 10 menit sebelum jadwal pembukaan. Galeri Nasional menyebut keputusan ini diambil karena adanya “kendala teknis yang tidak dapat terhindarkan”.

Menurut Yos Suprapto, pembatalan ini dipicu oleh permintaan kurator pameran, Suwarno Wisetrotomo untuk menurunkan lima dari 30 lukisan yang akan dipamerkan. Lima lukisan tersebut, yang dinilai kontroversial karena berkaitan dengan salah satu tokoh di Indonesia. Menolak permintaan tersebut, Yos memutuskan untuk membatalkan pameran secara keseluruhan dan membawa pulang semua karyanya ke Yogyakarta.

“Saya tidak mau lagi berurusan dengan Galeri Nasional dan Kementerian Kebudayaan,” dia menegaskan.

5. Teater Wawancara Mulyono

Teater Payung Hitam gagal mementaskan lakon terbarunya yang berjudul Wawancara dengan Mulyono pada 15 dan 16 Fabruari 2026 di Studio Teater Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) Bandung karena pintunya dikunci dengan dua gembok. Naskah lakon itu menurut Rachman Sabur, penulis naskah, aktor, sutradara Teater Payung Hitam, bagian dari sepuluh teks monolog yang dibukukan.

“Pertunjukannya komedi satir, bukan yang memunculkan stressing,” katanya kepada Tempo, Senin 17 Februari 2025.

Lakon Wawancara dengan Mulyono melibatkan dua orang aktor. Seorang pemain berperan sebagai pewawancara, sementara aktor lain menjawab pertanyaan dengan bahasa tubuh tanpa ucapan. Mulyono merupakan nama kecil Jokowi

6. Kasus Band Sukatani

Band Sukatani, grup musik bergenre punk asal Purbalingga, menjadi perbincangan setelah mengumumkan menarik lagu berjudul “Bayar Bayar Bayar” dari semua platform pemutar musik. Mereka juga menyampaikan permintaan maaf ke Kapolri dan institusi kepolisian melalui unggahan di media sosial Instagram resmi, @sukatani.band pada Kamis, 20 Februari 2025.

“Kami memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kapolri dan institusi Polri atas lagu ciptaan kami dengan judul ‘Bayar Bayar Bayar,’ yang dalam liriknya (ada kata) bayar polisi yang telah kami nyanyikan sehingga viral di beberapa platform media sosial,” ucap gitaris Muhammad Syifa Al Lufti bersama vokalis Novi Citra Indriyati dalam unggahan videonya.

7. Bendera One Piece

Masyarakat banyak mengibarkan bendera One Piece sebagai simbol kritik terhadap pemerintahan. Komik One Piece karya Eiichiro Oda memang dikenal sebagai cerita perlawanan terhadap ketidakadilan. Tokoh utamanya, Monkey D. Luffy, digambarkan kerap menentang otoritas korup dan militer yang menindas.

Bagi para penggemarnya, pengibaran simbol bajak laut tersebut dianggap sebagai bentuk dukungan terhadap nilai-nilai keadilan, kebebasan, dan tekad untuk meraih impian dalam cerita.

Pemerintah, melalui Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Budi Gunawan juga memperingatkan adanya konsekuensi pidana. Ia merujuk pada Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, yang melarang pengibaran bendera negara di bawah simbol atau lambang lain.

“Ini adalah upaya kami untuk melindungi martabat dan simbol negara,” kata Budi, Jumat, 1 Agustus 2025.

Kini, Presiden Prabowo Subianto melarang masyarakat mengibarkan bendera One Piece untuk tujuan provokasi. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan bentuk provokasi yang dimaksud Prabowo seperti menghasut mengibarkan bendera One Piece ketimbang bendera Merah Putih.

“Misalnya menghasut mengibarkan bendera One Piece ketimbang Merah Putih,” ujar Prasetyo di Jakarta, Selasa, 5 Agustus 2025.