Kementerian Pendidikan Kunci Dapodik untuk Antisipasi Jual-Beli Kursi di SPMB

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sudah menerapkan sistem kunci daya tampung di sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik) untuk mengantisipasi praktik jual-beli kursi di sistem penerimaan murid baru (SPMB). Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan Faisal Syahrul mengatakan sekolah kini tak bisa lagi membuka kunci jumlah daya tampung yang telah ditetapkan saat pelaksanaan SPMB.

“Kami sudah tetapkan jumlah rombel (rombongan belajar) dan daya tampung per sekolah. Jika ditemukan pelanggaran, sanksi akan diterapkan sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Faisal dikutip dari keterangan resmi Kementerian Pendidikan pada Sabtu, 14 Juni 2025.

Kementerian Pendidikan juga telah menggandeng sejumlah lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kepolisian, kejaksaan, Ombudsman RI, dan inspektorat daerah untuk melakukan pengawasan bersama. Langkah ini diambil untuk memberikan efek jera serta menjamin integritas proses penerimaan siswa baru.

“Kami terbuka terhadap laporan dari masyarakat. Jika ditemukan adanya praktik kecurangan, akan langsung ditindak sesuai ketentuan yang berlaku. Kami sudah mengundang berbagai lembaga pengawasan untuk mengawal jalannya proses ini,” ucapnya.

Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian pemantauan nasional terhadap proses SPMB di berbagai daerah yang dilaksanakan Kemendikdasmen. “Kementerian berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap anak memiliki hak yang sama dalam mengakses pendidikan bermutu. Tidak boleh ada diskriminasi ataupun praktik kecurangan dalam bentuk apapun dalam proses SPMB ini,” ujar Faisal.

Kepala SMA Negeri 3 Bekasi Dedi Suryadi menyampaikan seluruh panitia dan operator sekolah di SMAN 3 Bekasi telah menandatangani pakta integritas dan menjalankan tugas sesuai petunjuk teknis. Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak mempercayai pihak atau oknum internal yang menjanjikan kursi agar calon murid dapat lulus di sekolah tertentu.

“Kalau ada yang menawarkan bantuan masuk SMA dengan membayar, itu jelas bukan dari kami. Kalau lolos, ya lolos murni, bukan karena koneksi atau bayaran,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Irjen Faisal juga menanggapi isu kecenderungan sebagian masyarakat yang hanya mengincar sekolah negeri dan mengabaikan pilihan sekolah swasta. Ia menegaskan bahwa sekolah swasta dan negeri sama-sama berperan dalam memberikan layanan pendidikan berkualitas kepada masyarakat.

“Daya tampung sekolah negeri memang terbatas. Untuk itu, kami mendorong peran serta pemerintah daerah agar turut memfasilitasi siswa yang tidak tertampung di negeri agar tetap bisa melanjutkan pendidikan di sekolah swasta yang terakreditasi baik,” ucapnya.

Faisal mengajak seluruh elemen masyarakat, orang tua, sekolah, dan media untuk bersama-sama menjaga proses SPMB agar berjalan tertib dan adil. Ia juga mendorong masyarakat untuk memahami alur seleksi, termasuk jalur dan prosedur pelimpahan pilihan sekolah.

“Kita semua bertanggung jawab atas suksesnya SPMB ini. Edukasi dan keterbukaan informasi kepada masyarakat adalah kunci utama. Kami pastikan tidak ada anak yang kehilangan haknya untuk mendapat pendidikan bermutu,” kata dia.