Kemensos Minta Pemda Sediakan Lahan Permanen 5-10 hektare untuk Sekolah Rakyat

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Robben Rico meminta kepala daerah untuk menyediakan lokasi rintisan sekolah rakyat dan lahan permanen seluas minimal 5–10 hektare. "Lahan permanen untuk pengembangan jangka panjang," kata Robben dalam keterangan resmi pada Jumat, 27 Juni 2025.

Robben mengatakan itu saat berdialog dengan calon siswa dan orang tua siswa sekolah rakyat di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kendari, Sulawesi Tenggara, Jumat, 27 Juni 2025.

Robben mengatakan sekolah rakyat merupakan program lintas kementerian dan lembaga yang digagas Presiden Prabowo melalui Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025, sehingga pelaksanaannya harus dilakukan secara kolaboratif hingga tingkat daerah.

Dalam kesempatan itu pula, dia meminta pemerintah daerah harus berperan aktif sebagai penjamin mutu sekolah rakyat. Nantinya, akan dibentuk Dewan Guru dan Tim Penjamin Mutu yang bertugas memastikan pendidikan di sekolah rakyat sesuai dengan harapan Presiden.

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangerukka menyampaikan dukungan penuh terhadap program sekolah rakyat.

Menurut dia, program ini membawa harapan besar dalam upaya memutus rantai kemiskinan, sekaligus membuka lapangan pekerjaan di daerah. Sekolah rakyat juga memberikan peluang bagi masyarakat bawah yang belum bekerja atau berpenghasilan tidak tetap untuk mendapatkan pendidikan yang dibiayai negara.

“Saya memang awalnya ini menyiapkan dua, tapi saya berharap pemerintah pusat akan menyiapkan kita empat, minimal,” ujar dia.

Andi juga menegaskan Pemprov Sultra tengah menyiapkan roadmap pendidikan jangka panjang, agar generasi muda bisa menjadi pilar utama dalam mendukung agenda hilirisasi di berbagai sektor seperti pertanian, perikanan, dan pariwisata.
“Bisa jadi nanti mereka (siswa sekolah rakyat) yang akan disiapkan untuk itu,” kata Andi. 

Sekolah rakyat di Kendari akan dimulai di Sentra Meohai dengan dua rombongan belajar tingkat SMP. Namun, pemerintah saat ini tengah menyiapkan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kendari untuk menjadi rintisan sekolah rakyat. Balai ini akan menampung empat rombel yang terdiri dari 100 siswa. 

Selain bertemu dengan orangtua dan calon siswa sekolah rakyat, Sekjen Kemensos, dan Gubernur Sultra juga meninjau progres renovasi sekolah. Robben menyebut, saat ini progres pengerjaan sudah mencapai 80 persen dan ditargetkan selesai bulan Juli.