TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Kesehatan tak mempermasalahkan deklarasi ratusan guru besar fakultas kedokteran dari beragam universitas di Indonesia yang menyatakan tak mempercayai Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Kementerian menyebut mereka menghargai aspirasi yang disampaikan para guru besar.
Kementerian Kesehatan menyatakan telah memberi ruang diskusi terhadap protes yang dilontarkan para guru besar. "Perlu kami tegaskan bahwa Kementerian Kesehatan telah mengundang forum tersebut untuk berdialog secara langsung, namun undangan tersebut tidak direspons positif," ujar Juru Bicara Kementerian Kesehatan Widyawati dalam pesan tertulis pada Tempo, Kamis, 12 Juni 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Widyawati menyayangkan absennya para guru besar dalam sesi dialog dengan Kementerian Kesehatan. Menurut Widyawati, kementeriannya terbuka untuk bertukar pikiran dengan para guru besar. Ia menekankan akademisi berperan penting dalam membangun perbaikan sistem kesehatan nasional.
Widyawati mengatakan pemerintah mengajak semua pihak untuk berbenah bersama. "Bukan hanya terjebak pada narasi yang mendiskreditkan, melainkan saling menguatkan dalam semangat kolaborasi dan kemajuan bangsa," ujar dia.
Sebelumnya sebanyak 372 guru besar fakultas kedokteran dari 23 universitas di Indonesia mendeklarasikan ketidakpercayaan terhadap Budi Gunadi Sadikin. Para guru besar itu menyatakan tidak bisa mempercayai kredibilitas Budi Gunadi yang dianggap menurunkan mutu sistem pendidikan kedokteran dan kesehatan nasional.
"Kami tidak lagi dapat mengembalikan kepercayaan kami kepada Menteri Kesehatan untuk memimpin reformasi dan tata kelola kesehatan yang inklusif, adil, dan berlandaskan bukti," ujar para guru besar yang membacakan deklarasi di aula Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Salemba, Jakarta Pusat, pada Kamis, 12 Juni 2025.
Mereka memprotes enam kebijakan yang dianggap menurunkan mutu pendidikan dokter dan pelayanan kesehatan nasional. Pertama, mereka menentang penyelenggaraan pendidikan dokter di luar sistem universitas. Kedua, mereka keberatan dengan pemisahan fungsi akademik dari rumah sakit pendidikan. Ketiga, mereka menolak pemindahan kolegium di bawah Kementerian Kesehatan.
Keempat, mereka tak setuju dokter umum dilatih untuk bisa melakukan operasi caesar di daerah terpencil. Kelima, mereka tak ingin dokter dipindahkan atas nama penghilangan sentimen almamaterisme. Keenam mereka menolak adanya pembingkaian negatif akan masalah perundungan di lingkungan dokter.