Kaltim Jadi Penggerak Sinergi Daerah Penghasil SDA, Dorong DBH yang Adil

INFO NASIONAL – Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas’ud atau Harum menunjukkan kepemimpinannya sebagai motor sinergi nasional dalam memperjuangkan keadilan dana bagi hasil (DBH) bagi daerah penghasil sumber daya alam (SDA).

Hal itu dibuktikan dengan digelarnya Rapat Koordinasi Gubernur bertajuk “Sinergi Daerah Penghasil Sumber Daya Alam” di Balikpapan pada Rabu, 9 Juli 2025. Rapat yang diinisiasi oleh Harum ini dihadiri oleh para kepala daerah dari berbagai provinsi penghasil sumber daya alam, khususnya sektor minerba dan kehutanan, sebagai langkah konkret menyatukan visi dalam memperjuangkan keadilan fiskal bagi daerah penghasil.

Di bawah kepemimpinannya, Kaltim mengambil peran strategis dalam memimpin arah perjuangan bersama untuk menata ulang DBH agar lebih adil dan proporsional. Melalui forum ini, Kaltim mendorong semangat kolaboratif lintas provinsi, menyatukan suara daerah penghasil agar potensi dari Penjualan Hasil Tambang (PHT), Penggunaan Kawasan Hutan (PKH), hingga Pajak Alat Berat dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dapat dikembalikan secara layak ke daerah.

“Kenapa kita harus duduknya bersama-sama seperti ini? Agar hujannya merata untuk semua daerah penghasil. Jadi kita bersama-sama menyatukan frekuensi. Sinergi bersama untuk memperjuangkan ini,” kata Harum.

Inisiatif Harum untuk mendorong peningkatan DBH daerah banyak diapresiasi teman sejawatnya. Gubernur Kaltara, Zainal A Paliwang, menilai pertemuan ini merupakan kegiatan yang sangat baik dalam rangka penguatan fiskal daerah, meningkatkan pendapatan daerah dan menyejahterakan masyarakat.

Karena menurutnya, pemerintah bersama masyarakat dan stakeholer terkait sudah berusaha semaksimal mungkin menjaga hutan dan lingkungan dari tambang di daerah, tetapi begitu dana bagi hasil diterima sangat kecil dan menyedihkan.

“Maka kita harus sinkronkan data, agar semuanya jelas. Kita semua gubernur menghadap langsung presiden bersama. Agar responsnya cepat. Hasil yang didapat untuk menyejahterakan masyarakat kita, menekan angka kemiskinan ekstrem, menurunkan angka stunting, dan program pro rakyat lainnya,” ujar Zainal A Paliwang.

Gubernur Jambi, Al Haris, yang juga Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) menyambut baik ide dan gagasan dari Gubernur Harum. “Kami sambut baik ide dari Kaltim untuk menginisiasi penguatan fiskal daerah melalui sumber-sumber pendapatan dari PHT dan PKH,” kata Al Haris.

Ia berharap agar daerah penghasil bisa mendapatkan bagi hasil yang layak untuk bisa menyejahterakan rakyatnya. Selaku ketua APPSI, Al Haris akan membuat surat resmi dan menyurati Presiden RI serta menteri terkait sebagai tindak lanjut usulan ini.“Kita akan bersama bertemu Bapak Presiden untuk menyuarakan dan memperjuangkan ini,” tegasnya.

Adapun pada rakor ini, peserta yang berasal dari provinsi daerah penghasil sumber daya kehutanan dan minerba menandatangani rekomendasi hasil rakor, untuk kemudian ditindaklanjuti oleh APPSI ke Presiden RI.

Sebagai informasi, rakor ini dihadiri kepala daerah dan perwakilan dari Kalsel, Kalteng, Kalbar, Kaltara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Jawa Timur, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, dan Maluku Utara, serta Kaltim sebagai tuan rumah sekaligus inisiator rakor. (*)