Istana Targetkan Pembentukan Badan Otorita Tanggul Laut Raksasa Tahun Ini

TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan rencana pembentukan Badan Otorita Tanggul Laut Raksasa atau Giant Sea Wall dalam proses. Pemerintah – lintas kementerian atau lembaga hingga pemerintah daerah masih membicarakannya penggarapan proyek tanggul laut yang diproyeksikan membentang di pesisir utara Jawa itu.

“(Target) secepatnya, kalau bisa kita berharap tahun ini sudah bisa,” kata Prasetyo di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa, 18 Juni 2025. Politikus Partai Gerindra ini mengatakan pembicaraan itu termasuk dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, hingga Jawa Timur.

Ketika ditanya sosok atau lembaga yang dilibatkan dalam badan otorita, Prasetyo menegaskan bahwa yang paling penting adalah rencana pembuatan tanggul raksasa tersebut. “Beberapa kali di dalam forum-forum ilmiah, forum-forum akademis juga setiap tahun terjadi subsidence, turun permukaan tanah kita,” katanya.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menyatakan proyek ini tidak bisa lagi ditunda. Meski sudah masuk rencana Bappenas sejak 1995, proyek belum berjalan. Ia menyebut proyek sepanjang 500 kilometer dari Banten hingga Gresik membutuhkan anggaran sekitar US$ 80 miliar.

Pemerintah akan memulai dari koridor Jakarta–Semarang. Prabowo membuka peluang investasi, tapi menyatakan tak akan menunggu. “Yang mau ikut, silakan. Tapi kita tidak tunggu. Kita pakai kekuatan sendiri,” kata Prabowo dalam International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 di JCC Senayan, Kamis, 12 Juni 2025.

Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo memastikan proyek giant sea wall atau tanggul laut raksasa bakal dilaksanakan di era kepemimpinan Presiden Prabowo meskipun ada keterbatasan anggaran.

"Insya Allah itu akan terlaksana. Namun, mohon bersabar karena anggaran kami sangat terbatas dan ada prioritas lain. Tapi bukan berarti kami diam, kami akan tetap berjuang bersama menyelesaikan permasalahan rob ini," kata Dody di Jakarta, Senin, 16 Juni 2025, seperti dikutip dari Antara.

Rencana percepatan ini mendapat kritik dari Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara). Sekjen Kiara, Susan Herawati, menyebut proyek ini solusi palsu. “Tanggul laut tidak menyentuh akar persoalan konversi lahan yang masif,” katanya, Jumat, 13 Juni 2025.

Susan menilai solusi utama bukan membangun infrastruktur besar, melainkan menata ulang ruang dan menghentikan konversi lahan. Ia menyoroti masuknya industri ke Pantura, terutama di Jawa Tengah. “Tidak boleh ada lagi pembukaan lahan. Kota-kota ini tidak bisa menanggung dosa ekologis akibat investasi,” ujarnya.

Hendrik Yaputra dan Riri Rahayu berkontribusi dalam penulisan artikel ini.