Gubernur Kaltim Satukan Daerah Penghasil SDA untuk Perjuangkan DBH yang Berkeadilan

INFO NASIONAL – Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud atau Harum menginisiasi Rapat Koordinasi Gubernur bertajuk “Sinergi Daerah Penghasil Sumber Daya Alam” untuk menyatukan persepsi daerah-daerah penghasil di Indonesia agar lebih menggali potensi dana bagi hasil (DBH) sektor pertambangan, kehutanan dan perkebunan.

Harum mengatakan, pertemuan ini bukan sekadar forum koordinasi. Lebih dari itu, pertemuan ini menjadi wadah silaturahmi dan berbagi pengalaman agar bisa meningkatkan kekuatan fiskal masing-masing provinsi sereta mampu mendorong potensi yang menjadi sumber pendapatan dapat dikembalikan ke daerah penghasil secara berkeadilan.

Harum menjelaskan, potensi dana bagi hasil dapat berasal dari Penjualan Hasil Tambang (PHT) dan Penggunaan Kawasan Hutan (PKH) yang masuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Menurutnya, selama ini daerah mendapatkan pembagian hasil yang porsinya sedikit, bahkan ada yang nol persen. Potensi pendapatan lainnya berasal dari Pajak Alat Berat dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB). Hingga saat ini, penerimaan dari dua pajak ini masih belum optimal.

“Kenapa kita harus duduknya bersama-sama seperti ini? Agar hujannya merata untuk semua daerah penghasil. Jadi kita bersama-sama menyatukan frekuensi. Sinergi bersama untuk memperjuangkan ini,” kata Harum, di Borneo Ballroom Hotel Novotel Balikpapan, pada Rabu, 9 Juli 2025.

Inisiatif Harum untuk mendorong peningkatan DBH daerah banyak diapresiasi teman sejawatnya seperti Gubernur Kalbar Ria Norsan, Gubernur Kaltara Zainal A Paliwang, Wakil Gubernur Kalsel Hasnuryadi Sulaiman dan Wakil Gubernur Kalteng Edy Pratowo yang bersepakat untuk memperjuangkan DBH bagi daerah penghasil agar lebih adil.

“Memperjuangkan nasib kita bersama tidak hanya sampai di sini, tetapi juga berjuang sampai mendapatkan hasilnya. Jika bergerak bersama, insyaallah hujannya merata. Seperti kata Gubernur Harum tadi. Terpenting kita harus tetap bersama-sama memperjuangkan ini sampai didengar dan ditindaklanjuti pemerintah pusat,” tegas Gubernur Kalbar Ria Norsan.

Gubernur Kaltara, Zainal A Paliwang, menilai pertemuan ini merupakan kegiatan yang sangat baik dalam rangka penguatan fiskal daerah, meningkatkan pendapatan daerah dan menyejahterakan masyarakat. Karena menurutnya, pemerintah bersama masyarakat dan stakeholer terkait sudah berusaha semaksimal mungkin menjaga hutan dan lingkungan dari tambang di daerah, tetapi begitu dana bagi hasil diterima sangat kecil dan menyedihkan.

“Maka kita harus sinkronkan data, agar semuanya jelas. Kita semua gubernur menghadap langsung Presiden bersama. Agar responsnya cepat. Hasil yang didapat untuk menyejahterakan masyarakat kita, menekan angka kemiskinan ekstrem, menurunkan angka stunting, dan program pro rakyat lainnya,” ujar Zainal A Paliwang.

Gubernur Jambi, Al Haris, yang juga Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) menyambut baik ide dan gagasan dari Gubernur Harum. “Kami sambut baik ide dari Kaltim untuk menginisiasi penguatan fiskal daerah melalui sumber-sumber pendapatan dari PHT dan PKH,” kata Al Haris.

Ia berharap agar daerah penghasil bisa mendapatkan bagi hasil yang layak untuk bisa menyejahterakan rakyatnya. Selaku ketua APPSI, Al Haris akan membuat surat resmi dan menyurati Presiden RI serta menteri terkait sebagai tindak lanjut usulan ini.“Kita akan bersama bertemu Bapak Presiden untuk menyuarakan dan memperjuangkan ini,” tegasnya.

Adapu pada rakor ini, peserta yang berasal dari provinsi daerah penghasil sumber daya kehutanan dan minerba menandatangani rekomendasi hasil rakor, untuk kemudian ditindaklanjuti oleh APPSI ke Presiden RI.

Sebagai informasi, rakor ini dihadiri kepala daerah dan perwakilan dari Kalsel, Kalteng, Kalbar, Kaltara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Jawa Timur, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, dan Maluku Utara, serta Kaltim sebagai tuan rumah sekaligus inisiator rakor. (*)