Fadli Zon Dinilai Manipulatif karena Menyangkal Pemerkosaan Massal 1998

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyangkal sejarah pemerkosaan massal yang terjadi dalam peristiwa kerusuhan Mei 1998. Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Impunitas menilai sikap politikus Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra itu merupakan tindakan manipulatif terhadap masyarakat Indonesia.

Koalisi menyebut Fadli Zon menyepelekan kekerasan terhadap perempuan melalui pernyataannya. "Kami menilai pernyataan tersebut merupakan bentuk manipulasi, pengaburan sejarah, serta pelecehan terhadap upaya pengungkapan kebenaran atas tragedi kemanusiaan yang terjadi," kata perwakilan koalisi, Jane Rosalina Rumpia, melalui keterangan tertulis pada Sabtu, 14 Juni 2025.

Menurut Jane, pernyataan Fadli seolah melenyapkan upaya pencarian fakta atas kasus-kasus pemerkosaan yang terjadi pada 1998. Padahal, kata Ita, pemerintah memiliki dokumentasi dan hasil penyelidikan yang telah dilakukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengenai tragedi tersebut.

Jane menyampaikan laporan TGPF mencatat adanya kekerasan seksual yang menargetkan perempuan, khususnya perempuan Indonesia-Tionghoa, pada 1998. "TGPF juga menemukan bahwa sebagian besar kasus perkosaan adalah gang rape, yang mana korban diperkosa oleh sejumlah orang secara bergantian pada waktu yang sama," ucap Ita, yang juga merupakan Kepala Divisi Pemantauan Impunitas di KontraS.

Selain itu, Ita menyebut pernyataan Fadli Zon bahwa pemerkosaan massal 1998 hanya rumor juga mengerdilkan berbagai fakta sejarah. Di antaranya sejarah pendirian Komnas Perempuan yang dibentuk sebagai respons atas tragedi tersebut. "Menghapus fakta sejarah ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap korban dan perjuangan mereka," ujar Ita.

Menurut Jane, Fadli tidak seharusnya menegasikan upaya-upaya pencatatan sejarah yang sudah ada. Jane berujar seharusnya Fadli berupaya melakukan pengumpulan fakta yang lebih komprehensif jika dia merasa ada kejadian yang belum cukup terekam dalam buku sejarah.

Maka dari itu, Koalisi meminta Fadli Zon untuk mencabut kembali pernyataannya dan memberikan klarifikasi. "Dan menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada korban dan keluarga korban pelanggaran berat HAM, khususnya kekerasan seksual dalam Peristiwa Mei 1998."

Adapun Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Impunitas terdiri dari ratusan organisasi sipil dan individu. Di antaranya Amnesty International Indonesia, aktivis Aksi Kamisan, KontraS, Girl Up, Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia, hingga akademisi dan aktivis dari berbagai latar belakang.

Fadli Zon kembali kecaman atas pernyataannya yang menyebut peristiwa pemerkosaan massal pada 1998 sebatas rumor belaka. Fadli menyatakan hal tersebut dalam wawancara tentang proses penulisan ulang sejarah bersama jurnalis senior dari IDN Times, Uni Zulfiani Lubis. 

Fadli mulanya menjelaskan bahwa penulisan ulang sejarah bertujuan untuk mengklarifikasi rumor-rumor yang selama ini telah dianggap sebagai fakta sejarah. Fadli kemudian menjadikan peristiwa pemerkosaan massal sebagai contoh dari rumor yang ingin dia luruskan. 

"Pemerkosaan massal kata siapa itu? Enggak pernah ada proof-nya. Itu adalah cerita. Kalau ada tunjukkan, ada enggak di dalam buku sejarah itu?" kata Fadli Zon dalam wawancara yang ditayangkan di siaran YouTube media IDN Time pada Rabu, 11 Juni 2025. 

Dian Rahma Fika Alnina berkontribusi dalam penulisan artikel ini