DPR Kritik Kebijakan MPLS SMA Libatkan TNI-Polri di Jawa Barat

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Lalu Hadrian Irfani meminta kepada pemerintah untuk tidak melibatkan TNI dan Polri dalam kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah atau MPLS SMA dan SMK. Kebijakan ini digulirkan oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

Menurut dia, seharusnya pemerintah memaksimalkan peran tenaga pendidik untuk memberikan pembelajaran karakter dan budi pekerti kepada siswa. Dia meyakini bahwa guru-guru Indonesia memiliki kemampuan untuk memberikan pembelajaran di dua aspek tersebut.

"Jangan sedikit-sedikit (melibatkan) tentara dan polisi. Kalau begitu berarti (terkesan) tidak percaya dengan guru-guru," ujar politikus Partai Kebangkitan Bangsa itu dalam rapat kerja Komisi X DPR bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti, Rabu, 16 Juli 2025.

Dia mengatakan keterlibatan aparat bersenjata itu memiliki dampak terhadap psikologis para siswa. Terlebih lagi, kata dia, dunia pendidikan seharusnya dijauhkan dengan metode pendisiplinan lewat ancaman ataupun militeristik itu.

"Mari manfaatkan guru-guru, saya yakin yakin mereka memiliki kemampuan untuk pembelajaran karakter dan budi pekerti," ucap Lalu.

Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Atip Latipul Hayat menegaskan, penyelenggaraan MPLS harus berpedoman pada panduan MPLS Ramah yang telah diterbitkan instansinya. MPLS Ramah akan melibatkan panitia, Dinas Pendidikan, dan Kemendikdasmen untuk menghindari tindakan perpeloncoan.

"Tidak ada pelibatan di luar ke tiga unsur tersebut, termasuk TNI-Polri di MPLS," kata Atip kepada Tempo melalui pesan WhatsApp, Ahad, 13 Juli 2025.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman mengatakan, MPLS untuk murid tingkat SMA dan sederajat di Jawa Barat akan melibatkan TNI-Polri.

Pelibatan itu, kata dia, dilakukan dengan tujuan memberikan motivasi, inspirasi, serta pendampingan kepada para murid. "Harapannya, MPLS tidak hanya menjadi masa orientasi, tapi juga magic moment yang menumbuhkan tekad kuat untuk menjadi generasi Panca Waluya," kata Herman.

Dia melanjutkan, pelibatan TNI-Polri dalam MPLS ditujukan untuk program pendidikan karakter Gapura Panca Waluya yang menekankan pembentukan karakter murid sehat, baik hati, saleh, cerdas, dan berinisiatif.

Nantinya, kata Herman, akan terdapat 2-3 personel TNI-Polri di setiap sekolah selama lima hari pelaksanaan MPLS. "Untuk jam masuk, seperti yang ditetapkan Pak Gubernur sebelumnya, yaitu pukul 06.30 WIB," ujar dia.

Andi Adam berkontribusi dalam penulisan artikel ini.