TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi berpesan kepada Pemerintah Indonesia untuk menyiapkan penyelenggaraan haji 2026 sedini mungkin. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Hilman Latief menyampaikan pesan ini usai bertemu dengan Deputi Bidang Hubungan Luar Negeri Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi Hasan Munakirah.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dalam pertemuan yang berlangsung di Kantor Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi, kedua negara membahas pelaksanaan haji tahun ini sekaligus persiapan haji tahun depan. Hilman, yang juga Penanggung Jawab Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi, bertemu dengan deputi didampingi oleh Ketua PPIH Arab Saudi Muchlis M. Hanafi dan Konsul Haji KJRI Jeddah Nasrullah Jasam.
“Kami bertemu Deputi Kementerian Haji Saudi, mendiskusikan hal yang terjadi tahun ini. Kami semua bersyukur atas pertolongan Allah dan dengan kerja keras bahu-membahu, persoalan yang muncul pada saat operasional (haji) bisa kami selesaikan bersama-sama,” kata Hilman di Jeddah, dikutip dari keterangan tertulis di laman resmi Kementerian Agama pada Sabtu, 28 Juni 2025.
Dia menjelaskan, Deputi Kementerian Haji dan Umrah Saudi mengingatkan seluruh pemangku kepentingan atau stakeholders di Indonesia untuk mempersiapkan penyelenggara haji sedari awal. Menurut Hilman, Hasan Munakirah meminta agar proses persiapan dilakukan lebih dini, sesuai tahapan yang sudah ditetapkan Arab Saudi.
Adapun Pemerintah Arab Saudi telah memberikan lini masa atau timeline penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah atau 2026. Info tahapan haji tahun depan itu diberikan pada pertemuan penutupan penyelenggaran haji 2025 di Makkah, 12 Zulhijjah 1446 H atau 8 Juni 2025 lalu.
“Tahapan itu mulai dari penetapan kuota, penetapan lokasi di Masya’ir, persiapan kontrak, penentuan jemaah, pelunasan dan lainnya. Ini memang disarankan lebih awal,” tutur Hilman. “Tentu kami akan menyampaikan ini kepada stakeholders terkait untuk penyelenggaraan haji 1447 H.”
Badan Penyelenggara (BP) Haji bakal mengambil alih kewenangan pengelolaan ibadah haji dari tangan Kementerian Agama mulai tahun depan. Badan itu membeberkan tiga upaya pembenahan pelaksanaan haji 2026.
“Penyelenggaraan haji tahun ini faktanya banyak kesemrawutan dan saya harus akui itu dengan terbuka,” tutur Wakil Kepala BP Haji Dahnil Anzar Simanjuntak ketika dihubungi pada Selasa, 24 Juni 2025.
Dahnil menyebut Badan yang dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto pada awal kepemimpinannya itu harus membenahi sejumlah hal, seperti persiapan data jemaah haji hingga pelaksanaan puncak haji.
BP Haji, kata dia, masih memiliki pekerjaan rumah untuk memperbaiki rekomendasi Panitias Khusus atau Pansus Haji 2024 lalu. Selain itu, Badan juga perlu melakukan perbaikan yang didasarkan pada nota diplomatik dari Kerajaan Arab Saudi. Menurut Dahnil, pemerintah sedang menyiapkan prosedur operasi standar atau SOP untuk memperbaiki tata kelola penyelenggaraan haji.
Pembenahan kedua, ujar Dahnil, berkaitan dengan integritas pengelolaan haji. “Kami akan pastikan praktik rente, korupsi, dan manipulasi harus diberantas semaksimal mungkin,” kata politikus Partai Gerindra itu. Dengan demikian, menurut dia penyelenggaraan haji bisa menjadi efisien, nyaman dan aman bagi jamaah haji Indonesia.
Ketiga, Dahnil menyatakan BP Haji akan memperbaiki pola diplomasi dengan Kerajaan Arab Saudi. “Kami mau hentikan komunikasi yang berpura-pura, dan tidak jujur dari sisi kita,” kata dia. Upaya pembenahan dari sisi komunikasi ini, ia mengklaim, sudah dimulai dengan pembicaraan persiapan haji sejak dini.
Dia pun mendorong pengesahan revisi Undang-Undang tentang Penyelenggaran Ibadah Haji dan Umrah. BP Haji belum bisa sepenuhnya mengelola penyelenggaraan haji lantaran UU tersebut belum direvisi. Pasal 10 UU Haji menjelaskan, penyelenggaraan ibadah haji reguler merupakan tanggung jawab pemerintah.
Dalam hal ini, pemerintah menunjuk menteri agama menyelenggarakan ibadah haji. “Kami berharap bisa selesai bulan-bulan depan ini supaya kami bisa bekerja segera,” tutur Dahnil.