Anggota DPR Usul Pembentukan Tim Pengawas Makan Bergizi Gratis

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR Nurhadi mengusulkan pembentukan tim pengawas khusus proyek makan bergizi gratis atau MBG. Ia menyoroti besarnya anggaran yang dialokasikan untuk Badan Gizi Nasional (BGN), sebagai lembaga yang diamanatkan mengelola program tersebut, pada tahun anggaran 2026.

Menurut Nurhadi, anggaran sebesar Rp 217,86 triliun pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 itu berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. “Tentu DPR harus bentuk semacam Tim Pengawasan MBG,” kata dia dalam keterangan tertulis di laman resmi DPR, dikutip pada Kamis, 12 Juni 2025.

Politikus Partai NasDem itu mewanti-wanti agar penggunaan anggaran itu tepat sasaran dan transparan. Sebab program utama yang dijalankan BGN, yakni makan bergizi gratis, merupakan prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"Anggaran BGN harus tepat sasaran, agar jangan sampai ada lagi terjadi seperti kasus korupsi pengadaan laptop yang menyentuh di angka Rp 10 triliun,” kata Nurhadi.

Ia mengacu pada kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook senilai Rp 9,9 miliar di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada 2019–2022 yang tengah ditangani Kejaksaan Agung. Ia berujar, bila kasus korupsi serupa terulang, maka kepercayaan publik terhadap pemerintah semakin menurun.

Nurhadi pun mendorong supaya BGN menerapkan sistem pengelolaan yang lebih ketat. Ia menyatakan transparansi dan akuntabilitas diperlukan untuk mencegah potensi penyalahgunaan dana. “Kalau terealisasi Rp 217 triliun, berarti BGN harus menerapkan sistem yang lebih ketat dan baik,” kata dia.

Pemerintah telah menetapkan pagu indikatif atau perkiraan awal anggaran kementerian/lembaga (K/L) tahun 2026. Dari 98 kementerian/lembaga yang ada, Badan Gizi Nasional ditetapkan mendapat alokasi anggaran terbesar, yakni Rp 217,86 triliun. Lembaga itu ditugaskan menjalankan program prioritas makan bergizi gratis.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indawati menyampaikan bahwa tahun depan program itu bakal diperkuat. “Pada tahun 2026 MBG terus diperkuat hingga dapat melayani seluruh 82,9 juta potensi penerima manfaat melalui 30 ribu unit satuan pelayanan pemenuhan gizi,” ucapnya di sidang paripurna DPR, Senin, 20 Mei 2025.

Ilona Estherina berkontribusi dalam penulisan artikel ini