Alasan Koalisi Sipil Geruduk Fadli Zon di DPR

TEMPO.CO, Jakarta - Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Impunitas menggeruduk Menteri Kebudayaan Fadli Zon saat sedang rapat kerja bersama Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat hari ini. Koalisi Sipil mengatakan interupsi ini merupakan aksi simbolik. 

"Untuk memprotes adanya pemutihan sejarah dan juga mengecam pernyataan Fadli Zon yang mengatakan pemerkosaan massal 1998 adalah rumor dan tidak ada buktinya," kata Jane Rosalina, saat ditemui di sekitar Kompleks Parlemen DPR, Jakarta, pada Rabu, 2 Juli 2025.

Jane mengatakan, koalisi sipil keberatan dengan proyek penulisan ulang sejarah yang sedang digarap Fadli Zon. Terutama setelah Fadli Zon tak mengakui pemerkosaan massal sebagai peristiwa kelam pada kericuhan Mei 1998.

"Kami hadir untuk mengecam sertamemberi teguran kepada Fadli Zon agar meminta maaf kepada publik dan juga mengakui kesalahannya," tutur Jane. 

Pantauan Tempo, koalisi yang hadir berjumlah sekitar 10 orang mengikuti rapat kerja yang berlangsung terbuka sejak pukul 10.00 WIB. Mereka duduk di balkon atas. Setelah masing-masing fraksi DPR meberikan tanggapan atas pemaparan Fadli Zon, mereka membentangkan spanduk warna hitam bertuliskan 'Tuntaskan Kasus Pelanggaran HAM Berat'.

Dalam seruannya koalisi meminta pemerintah untuk menyelesaikan kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi pada 1998. Mereka juga menolak pemberian gelar pahlawan kepada mantan presiden Soeharto. Pengangkatan Fadli Zon sebagai Ketua Dewan Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan juga mendapat sorotan.

Interupsi itu berlangsung singkat. Wakil Ketua Komisi X Lalu Hardian Irfani lalu meminta anggota koalisi untuk kembali duduk dan memanggil Pengamanan Dalam DPR mengambil alih. "Cukup ya, tolong kembali ke tempat masing-masing. Pamdal tolong diamankan," ucapnya saat rapat.

Selepas itu, Pamdal menggiring koalisi untuk keluar. Saat keluar pintu balkon, massa aksi meneriakkan seruan untuk menghentikan penulisan ulang sejarah. Mereka sempat bersitegang dengan Pamdal yang merebut atribut demo. Akhirnya Pamdal menyita sejumlah poster dan spanduk itu.

Pada pukul 12.15 WIB rapat kembali berlangsung sementara massa aksi memilih meninggalkan gedung parlemen. Rapat ini sesungguhnya membahas realisasi anggaran pendapatan dan belanja negara untuk Kementerian Kebudayaan pada tahun 2025. Namun, Komisi X tutur menyoroti proyek penulisan ulang sejarah terutama setelah Fadli Zon menyangkal perkosaan massal pada kerusuhan 1998.