Akses Jalan Ditutup Warga, Kementerian Pendidikan: MPLS di Tangerang Selatan Lancar

TEMPO.CO, Jakarta -- Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti mengatakan, Kementerian Pendidikan sudah menyelesaikan masalah penutupan akses jalan oleh warga di tiga sekolah menengah atas (SMA) Negeri di Tangerang Selatan, Banten. Penutupan akses tersebut terjadi di SMA Negeri 3, SMA Negeri 6, dan SMA Negeri 8 Tangerang Selatan sejak 13 Juli 2025 lalu.

Abdul Mu'ti  mengatakan, Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di tiga sekolah tersebut tidak akan terganggu. Tim Kementerian Pendidikan sudah turun lapangan pada malam hari sebelum MPLS di mulai pada 14 Juli 2025 sehingga pelaksanaan MPLS lancar. "Itu sudah kami selesaikan," ujar Abdul saat dimintai keterangan setelah meninjau pelaksanaan MPLS di SMAN 39 Jakarta pada Rabu, 16 Juli, 2025.

Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Gogot Suharwoto mengatakan semua sekolah di Provinsi Banten sudah melakukan kegiatan MPLS pada 14 Juli 2025 lalu. Gogot mengatakan hanya satu sekolah melakukan MPLS secara daring di hari pertama.

Gogot menegaskan Kementerian Pendidikan memastikan tidak akan ada pemblokiran jalan yang akan menghambat pelaksanaan MPLS pada tiga sekolah di Tangerang tersebut. "Pengeblokan sudah dibuka. Kami koordinasi dengan kepolisan, sekolah, dan dinas pendidikan tingkat provinsi," kata Gogot pada Rabu, 16 Juli 2025.

Insiden penutupan akses jalan terjadi pada hari pertama masuk sekolah tahun ajaran baru 2025/2026 di Kota Tangerang Selatan, Banten. Akses jalan ditutup oleh warga sekitar karena tidak mendapatkan akses pendidikan di sekolah yang ada di lingkungan mereka. Penyebabnya, aturan baru Sistem Penerapan Murid Baru (SPMB) pada tahun ini mengurangi kuota jalur zonasi atau domisili. Juga dugaan praktik jual beli kursi sekolah yang amat kental di kota itu dari tahun ke tahun hingga mengurangi kuota yang tersedia.

Kementerian Pendidikan sudah meminta masyarakat tidak melakukan protes penerimaan murid baru yang berdampak terhadap kegiatan di sekolah. Permintaan tersebut untuk merespons peristiwa penutupan pintu dan pemblokiran akses jalan menuju sejumlah sekolah di Tangerang Selatan yang sempat terjadi pada hari pertama tahun ajaran baru.

“Kami memantau dinamika yang terjadi di SMAN 3, SMAN 6, dan SMAN 8 Tangerang Selatan. Meskipun ada ketegangan yang melibatkan akses dan lahan sekolah, kami menekankan pendidikan tidak boleh menjadi korban dalam konflik administratif atau sosial,” ujar Staf Khusus Menteri Bidang Manajemen dan Kelembagaan Kemendikdasmen Didik Suhardi lewat keterangan tertulis pada Selasa, 15 Juli 2025.

Didik mengatakan, pemerintah menjamin hak anak atas akses pendidikan yang inklusif dan aman. Karena itu, dia berharap sekolah harus tetap menjadi ruang yang bebas dari tekanan eksternal yang bisa mengganggu proses belajar-mengajar. “Sekolah adalah ruang aman bagi anak-anak, dan harus dijaga bersama,” ujarnya.

Kementerian Pendidikan menyampaikan apresiasi terhadap para kepala sekolah, guru, dan seluruh warga pendidikan SMAN 3, SMAN 6, dan SMAN 8 Tangsel yang mampu memastikan MPLS Ramah berjalan lancar, meski sempat menghadapi tekanan di luar proses belajar. "Ini bukti pendidikan tidak boleh berhenti karena tantangan teknis,” ujar Didik.

Dalam kesempatan terpisah, Kepala Seksi SMA Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Kota Tangerang Selatan Niken Indah menyatakan, kondisi MPLS pada hari kedua sudah jauh lebih kondusif. Dia menyebut dinas pendidikan telah berkoordinasi dan dialog antara pemangku kepentingan dan warga sekitar.

Dia mengatakan sudah berdiskusi dan melakukan koordinasi terhadap aspirasi yang disampaikan oleh warga sekitar sekolah. “Sehingga MPLS Ramah di beberapa sekolah di wilayah Tangerang Selatan berlangsung semakin terkendali,” kata Niken.