3 Berita Terpopuler: Lembaga Perlindungan Data Pribadi hingga Rebutan 4 Pulau

TEMPO.CO, Jakarta - Tak kunjung dibentuknya lembaga perlindungan data pribadi pascapengesahan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP menjadi berita terpopuler sepanjang pekan lalu.

Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) mencatat, kasus kebocoran data pribadi memang sempat menurun jumlahnya di 2024, yaitu 37 kasus dari sebelumnya 77 kasus di 2023. Meski begitu, kasus doksing justru mengalami peningkatan signifikan, yaitu dari 9 kasus menjadi 24 kasus di 2024.

Direktur SAFEnet Nenden Sekar Arum mengatakan, peningkatan kasus doksing menandakan amat pentingnya keberadaan lembaga independen yang menjamin perlindungan data pribadi masyarakat. Apalagi, pembentukan lembaga ini merupakan amanat dari disahkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi atau PDP.

Urungnya pembentukan lembaga ini, kata Nenden, menunjukkan ketidaktegasan pemerintah dalam memenuhi komitmen untuk melindungi warga negara. "Ini bukan menjadi prioritas pemerintah untuk melindungi data pribadi warga," kata Nenden, Rabu, 11 Juni 2025.

Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komunikasi dan Digital Alexander Sabar mengatakan, proses penyusunan aturan turunan UU PDP masih dalam tahap harmonisasi antarkementerian dan lembaga. Ia menyebut, perubahan kabinet dan reorganisasi struktur pemerintahan mempengaruhi momentum koordinasinya. "Ini memerlukan proses diskusi dan konsesus yang tidak sebentar," kata Alexander.

"Agar birokrasi bisa lebih cepat merespons, lebih akurat dalam menangani, dan lebih adaptif terhadap dinamika masyarakat," kata dia, Senin, 9 Juni 2025.

Sejak diluncurkan pada November 2024 lalu, Al Muktabar mengklaim program ini tengah menindaklanjuti 7.590 aduan masyarakat dari berbagai daerah. Masalahnya, program ini sempat luput dari pemberitaan karena Gibran dianggap melangkahi Prabowo Subianto sebagai Presiden. Laporan Tempo yang terbit pada 28 April-4 Mei 2025 menjelaskan relasi Prabowo dengan Gibran tak lagi hangat setelah pelantikan.

Salah satu penyebabnya, ialah manuver yang dilakukan mantan Wali Kota Solo itu dengan meluncurkan program lapor Mas Wapres. Narasumber Tempo di lingkaran Istana bercerita, Kepala negara meradang karena program ini tidak pernah dibicarakan sebelumnya oleh Gibran kepada Prabowo. Sehingga, program ini diminta untuk mengurangi publikasi.

Dia menduga terdapat nuansan bisnis dalam pemindahan administrasi empat pulau itu. Sebab, Muslim mengaku sempat mendengar bahwa di pulau tersebut terdapat kandungan minyak dan gas bumi. Dia juga menyebut terdapat rencana investasi besar dari Uni Emirat Arab di empat pulau yang dimaksud, antara lain Pulau Mangkir Besar; Pulau Mangkir Kecil; Pulau Lipan; dan Pulau Panjang.

Sepotong rekaman video yang memperlihatkan Gubernur Aceh Muzakir Manaf meninggalkan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution dalam suatu persamuhan menambah riak ketegangan ini. Muzakir mengatakan, tak ingin berpanjang lebar dengan Bobby terkait pemindahan administrasi empat pulau. Ia meminta menantu mantan Presiden Joko Widodo itu untuk bicara dengan para stafnya.