TENTARA Nasional Indonesia Angkatan Darat atau TNI AD berencana merekrut 24 ribu tamtama. Kepala Dinas Penerangan (Kadispen) TNI AD Brigjen Wahyu Yudhayana pada Rabu, 4 Juni 2025, mengatakan nantinya para prajurit tersebut bukan disiapkan menjadi pasukan tempur, melainkan pasukan ketahanan pangan hingga pelayan kesehatan dalam batalion teritorial pembangunan.
Awalnya, wacana pembentukan batalion itu digulirkan oleh Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin dalam rapat kerja dengan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat pada 25 November 2024. Sjafrie mengatakan ide itu adalah gagasan Presiden Prabowo Subianto.
Menhan menuturkan Presiden menetapkan strategi nasional agar setiap kabupaten, yang jumlahnya saat ini ada 514, dapat dijaga oleh satu batalion infanteri teritorial pembangunan. Batalion ini diperkuat oleh dua batalion komponen cadangan.
Sjafrie menyebutkan langkah ini bertujuan menciptakan stabilitas keamanan sekaligus mendukung kesejahteraan masyarakat dalam sektor peternakan, perikanan, pertanian, hingga kesehatan. “Hal ini menunjukkan peran TNI yang lebih holistik,” kata Sjafrie kala itu.
Kemenhan: Rekrutmen 24 Ribu Prajurit Sudah Diperhitungkan Matang
Kementerian Pertahanan (Kemenhan) menyatakan rencana perekrutan 24 ribu tamtama telah diperhitungkan secara matang sesuai dengan kebutuhan TNI AD. Menurut Kemenhan, TNI AD memiliki landasan kuat dalam merancang rencana perekrutan tentara dengan pangkat prajurit itu.
“TNI sudah menghitung, sejauh mana dibutuhkan, apalagi dengan saat ini komposisi personel kami kan belum ideal,” ujar Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemenhan Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang di Jakarta Pusat, Jumat, 13 Juni 2025.
Karena itu, Frega menyebutkan prajurit tersebut akan ditempatkan untuk mengisi satuan-satuan baru sesuai dengan visi pemerintah. Dia lalu menyinggung komitmen Menteri Pertahanan dalam memastikan tercapainya keamanan dan kedaulatan negara lewat kunjungan ke Resimen Induk Daerah Militer. “Untuk meyakinkan bahwa semua dukungan itu terpenuhi,” kata dia.
Rencananya, ke-24 ribu prajurit yang hendak direkrut pada 2025 itu akan ditempatkan di batalion teritorial pembangunan yang hendak dibentuk. Secara khusus, mereka bertugas mengurus kompi pertanian, peternakan, kesehatan, hingga zeni.
Namun Frega meyakini para prajurit juga akan dilatih bertempur karena itu merupakan bagian dari tugas pokok pertahanan. Adapun pelatihan medis dan bercocok tanam adalah tugas resmi yang diemban TNI.
Frega mencontohkan satuan TNI yang bertugas di dinas kesehatan serta adanya kerja sama dengan Kementerian Pertanian untuk program swasembada pangan. Sehingga, dia menyimpulkan pembentukan batalion teritorial pembangunan tidak menyalahi aturan.
"Secara umum sebenarnya tidak ada yang berbenturan karena kami punya pembinaan teritorial, di mana memang tugas pokoknya itu berinteraksi dengan masyarakat, dan tujuannya kan adalah untuk pembangunan di situ,” tuturnya.
Komisi I DPR: Rekrutmen 24 Ribu Tamtama untuk Penambahan 5 Kodam
Namun tidak semua prajurit yang akan direkrut disiapkan untuk batalion teritorial pembangunan. Ketua Komisi I DPR Utut Adianto mengungkap tujuan TNI AD merekrut 24 ribu tamtama tersebut. Dia mengatakan komisinya telah mendapat laporan dari Kepala Staf TNI AD Jenderal Maruli Simanjuntak perihal rekrutmen itu.
“Mengenai 24 ribu tamtama yang akan direkrut, memang ada kebutuhan. Sudah dipresentasikan di Komisi I akan adanya penambahan lima kodam (komando daerah militer),” ujar Utut di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 16 Juni 2025.
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP ini berujar TNI sedang mempertimbangkan di mana saja lokasi lima kodam tersebut. Penentuan lokasi itu diputuskan sesuai dengan kebutuhan dan persiapan untuk masa depan.
“Jadi, kalau ada angka 24 ribu biar nanti dijelaskan mau ditempatkan di mana saja. Kami kan enggak bisa bilang ini enggak cocok, ini enggak pas,” ujarnya.
Utut meminta agar publik tidak memperdebatkan perekrutan prajurit tersebut secara berlarut-larut. Alasannya, jika dikemukakan dengan cara yang baik, maka hasilnya akan baik pula. “Jadi sekali lagi, kami ke depan di republik ini idealnya bicara yang baik. Kalau ada pertentangan, ya diselesaikan begitu,” ucapnya.
Proses Pembentukan Batalion Teritorial Pembangunan
Sebelumnya, KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengungkapkan rencana pembentukan 100 batalion infanteri teritorial pembangunan. Dia menuturkan rencana tersebut sedang berjalan. “Kami sedang terus survei daerah-daerah yang mempunyai tempat yang cukup strategis," kata Maruli dalam rapat bersama Komisi I DPR pada Selasa, 4 Februari 2025.
Maruli menuturkan, sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, 100 batalion infanteri teritorial pembangunan akan berfokus mendukung pembangunan dan pertanian. Lokasi yang dipilih untuk penempatan, kata dia, merupakan daerah prioritas pertahanan yang membutuhkan dukungan pembangunan.
Dia sebelumnya mengatakan salah satu lokasi batalion ini berada si Kalimantan, termasuk Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Menurut dia, pembentukan batalion baru itu untuk mendukung ketahanan pangan dan swasembada pangan, yang merupakan program prioritas pemerintahan Prabowo.
“Sudah dikonsepkan ada batalion, terus ada kompi produksi. Kalau nanti batalion dibentuk, ada tempatnya seperti di Wanam dan di Kurik, itu mereka akan fokus. Itu kan batalion tempur sebetulnya, nanti kan ada di Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, nanti kan ada batalion-batalion, kita gabung semua,” kata Maruli saat jumpa pers di Jakarta pada Ahad, 15 Desember 2024.
Wanam dan Kurik merupakan wilayah di Kabupaten Merauke, Papua Selatan, yang saat ini dipersiapkan pemerintah untuk menjadi lumbung pangan program swasembada pangan.
Maruli mengatakan, untuk mencetak sawah yang luasnya ratusan ribu hektare, TNI AD tidak dapat mengandalkan bintara pembina desa (babinsa) saja, karena pengerjaan lahan seluas itu membutuhkan prajurit dalam jumlah besar, setidaknya sebatalion.
“Babinsa cuma satu orang satu desa. Gak mungkin dia ngurus. Ngurus 1.000 meter itu setengah mati, harus batalion. Kita mau main ratusan ribu hektare lho ini. Kalau babinsa cuma petak-petak saja,” kata Maruli.
Pada 2 Oktober 2024, TNI AD telah membentuk lima Yonif Teritorial Pembangunan di Papua, yaitu Yonif 801/Ksatria Yuddha Kentsuwri bermarkas di Kabupaten Keerom, Papua; Yonif 802/Wimane Mambe Jaya bermarkas di Kabupaten Sarmi, Papua; Yonif 803/Nduka Adyatma Yuddha bermarkas di Kabupaten Boven Digoel di Papua Selatan; Yonif 804/Dharma Bhakti Asasta Yudha bermarkas di Kabupaten Merauke, Papua Selatan; dan terakhir Yonif 805/Ksatria Satya Waninggap bermarkas di Sorong, Papua Barat Daya.
“Batalion-batalion ini di bawah komando daerah militer (kodam), ada Kodam XVIII/Kasuari dan Kodam XVII/Cenderawasih. Batalion ini punya spesifikasi untuk ada batalion konstruksi, ada batalion produksi. Kami akan melaksanakan program pertanian di wilayah Papua dan batalion-batalion ini akan membantu," kata Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto saat acara peresmian lima batalion baru itu di Jakarta pada 2 Oktober 2024.
Lima batalion tersebut masing-masing diperkuat oleh 691 prajurit TNI AD yang berasal dari Papua dan didatangkan dari daerah-daerah lain, seperti Jawa, Sumatera, dan Sulawesi.
Dian Rahma Fika dan Hammam Izzuddin berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Pilihan editor: Ragam Reaksi atas Pernyataan Fadli Zon Ihwal Pemerkosaan Massal 1998