Respons Dasco soal Usul Penghapusan Pilkada Langsung

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa partai politik sedang mengkaji usulan penghapusan pemilihan kepala daerah atau pilkada langsung. Penghapusan pilkada langsung diusulkan oleh Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

Menurut Dasco, usulan itu menjadi salah satu hal yang dikaji oleh fraksi-fraksi di DPR. "Saat ini simulasi-simulasi tentang pemilu maupun pilkada sudah dilakukan oleh masing-masing partai. Nah mungkin nanti hasilnya seperti apa, masing-masing partai nanti akan memaparkan apa yang sudah dirancang," kata Dasco saat ditemui di kompleks parlemen, Jakarta, Senin, 28 Juli 2025. 

Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra itu menuturkan bahwa partainya juga sedang melakukan kajian internal. Namun, dia belum menyampaikan bagaimana isi kajian partai yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto itu. 

Adapun dalam mengusulkan penghapusan pilkada langsung, Cak Imin menyodorkan dua skema mekanisme pemilihan kepala daerah. Cak Imin menyarankan agar kepala daerah ditunjuk oleh pemerintah pusat atau dipilih dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD).

Menurut Dasco, hasil kajian partai politik itu kelak akan menjadi sikap resmi para legislator yang termuat dalam revisi atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Perubahan itu merupakan Rancangan UU inisiatif DPR yang masuk ke dalam Program Legislasi Nasional atau Prolegnas 2025.  

"Nanti baru sama-sama kami akan putuskan dengan ketentuan dan aturan yang akan dibuat dalam menghadapi pilkada maupun pemilu," ujar dia. 

Sebelumnya, Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar ingin mengubah ketentuan pemilihan kepala daerah atau pilkada di Indonesia. Dia mengusulkan kepala daerah tidak lagi dipilih melalui pemilihan langsung seperti saat ini.

Cak Imin mengusulkan dua opsi penggantinya, yaitu kepala daerah ditunjuk pemerintah pusat atau dipilih oleh DPRD. “Saatnya pemilihan kepala daerah dievaluasi total manfaat dan mudaratnya,” kata Cak Imin dalam acara Peringatan Hari Lahir Ke-27 PKB di Jakarta pada Rabu, 23 Juli 2025, yang dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat ini meyakini perubahan sistem pilkada akan menciptakan iklim yang kondusif bagi percepatan pembangunan nasional di bawah kepemimpinan Prabowo.

Dia mengklaim pilkada langsung membuat pembangunan di daerah tersendat. Dia menyebutkan ada beberapa kepala daerah dari partainya yang mengeluh karena proses konsolidasi politik di daerah menjadi lambat. “Akibat proses politik yang terlalu panjang,” ujarnya. 

Ini bukan kali pertama wacana pilkada tidak langsung mengemuka. Sebelumnya, Presiden Prabowo menyinggung peluang perubahan sistem pilkada oleh DPRD. Dia mengatakan, dengan sistem pemilihan langsung, pilkada menelan biaya mahal.

“Kemungkinan sistem ini terlalu mahal. Betul? Dari wajah yang menang pun saya lihat lesu, apalagi yang kalah,” kata Prabowo dalam pidatonya saat perayaan ulang tahun ke-60 Partai Golkar di Sentul, Kabupaten Bogor, Kamis malam, 12 Desember 2024.

Prabowo mengatakan, jika pilkada cukup dilakukan oleh DPRD, negara bisa menghemat triliunan rupiah. Anggaran tersebut, ujar dia, bisa dialihkan untuk kepentingan lain yang lebih mendesak. “Berapa puluh triliun habis dalam satu-dua hari, baik anggaran dari negara maupun dari masing-masing tokoh politik,” ujarnya.