PBHI Usul TNI Ditarik dari Program Makan Bergizi Gratis

TEMPO.CO, Jakarta - Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) mengkritik keterlibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG). PBHI menilai TNI telah mencampuri urusan sipil yang tidak membutuhkan bantuan unsur militer.

Oleh karena itu, PBHI merekomendasikan agar TNI tak lagi diberi ruang dalam tata kelola MBG. "TNI ditarik pelan-pelan, mundur, digantikan dengan aktor-aktor profesional yang memang sesuai dengan bidangnya dalam implementasi MBG," kata Sekretaris Jenderal PBHI, Gina Sabrina, dalam diskusi di Ruang Belajar Alex Tilaar, Jakarta Pusat, pada Jumat, 20 Juni 2025.

Gina menjelaskan secara khusus PBHI melakukan pemantauan sejak bulan Januari hingga Juni 2025 untuk melihat sejauh mana keterlibatan TNI dalam MBG. Pemantauan itu menggunakan dua metode lewat pemberitaan media dan pengecekan ke sejumlah daerah di sekitar Jakarta. 

"Yang kami temukan, pelibatan aktor keamanan ini mulai dari hulu sampai hilir," tuturnya. Ia lalu merincikan keterlibatan TNI yang dirancang sistematis sejak pemberian pelatihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang di bawah Kementerian Pertahanan untuk mendukung MBG. Termasuk pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah milik TNI.

Kemudian dari sektor produksi, TNI dilibatkan dalam pengolahan MBG secara langsung, serta ikut mendistribusikan sampai ke sekolah-sekolah. Menurut Gina, kehadiran prajurit berseragam saat membawa masuk kotak makan MBG ke ruang kelas mengganggu hak atas rasa aman yang dimiliki anak.

"Januari sampai Juni kami menemukan setidaknya ada 38 aktor TNI yang ikut monitoring dan distribusi MBG sampai ke kelas-kelas," tuturnya. Ia meyakini bahwa jumlah tersebut lebih sedikit dibanding angka asli di lapangan. 

Berdasarkan komposisinya, 32 TNI itu tersebar di daerah perkortaan sementara 6 lainnya di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Gina memahami bahwa keterlibatan TNI dalam distribusi MBG di daerah 3T dapat dimaklumi. Namun, hal itu tidak bisa dibenarkan di wilayah perkotaan yang memiliki kemudahan akses seperti di Tangerang, Bekasi, hingga Depok. 

Gina menyatakan sebaiknya peran-peran yang diisi oleh TNI digantikan oleh orang dengan latar belakang yang sesuai dengan tugas distribusi MBG. Ia juga tidak setuju unsur kepolisian ikut andil dalam tata kelola program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut.

Sebelumnya, MBG telah diluncurkan pada 6 Januari 2025. Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayor Jenderal Hariyanto kala itu menyatakan TNI berkomitmen penuh untuk mendukung keberhasilan program tersebut. Dukungan ini, kata dia, sebagai wujud pengabdian kepada rakyat dalam memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan kesehatan masyarakat.

"TNI siap mendukung program Makan Bergizi Gratis yang direncanakan pada Januari 2025 sebagai bagian dari sinergi pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat," kata Hariyanto kepada Tempo pada Rabu, 1 Januari 2025.

Hariyanto menjelaskan tiga aspek utama yang menjadi tugas TNI dalam mendukung program makan bergizi gratis. Pertama, memfasilitasi logistik. "Mendukung distribusi bahan makanan ke wilayah-wilayah sasaran, termasuk daerah terpencil," kata Hariyanto.

Aspek kedua, kata dia, menyangkut operasionalisasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). TNI melalui Kodim, Lantamal, Lanud, akan menyediakan lahan untuk pembangunan SPPG guna mempersiapkan makanan bergizi yang akan dibagikan ke sekolah-sekolah dan ibu hamil. 

Ketiga, terkait urusan monitoring dan evaluasi. Hariyanto menuturkan, personel TNI juga akan membantu memastikan agar program Makan Bergizi Gratis berjalan lancar sesuai dengan target pemerintah. 

Hariyanto menjelaskan ada 351 Kodim TNI AD yang terlibat dalam mendukung program MBG. Kemudian, 14 Lamtamal TNI Angkatan Laut (AL), serta 41 Lanud TNI Angkatan Udara (AU) juga dilibatkan. 

Annisa Febiola berkontribusi dalam penulisan artikel ini.