Menteri Sjafrie Minta Pandangan Pakar Bahas Dewan Pertahanan Nasional

TEMPO.CO, Jakarta -- Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengundang sejumlah tokoh nasional untuk mensosialisasikan keberadaan lembaga Dewan Pertahanan Nasional (DPN) di kantor Kementerian Pertahanan. Sjafrie didampingi Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan Taufanto.

"Saya sebagai Ketua Harian Dewan Pertahanan Nasional berencana memberikan gambaran mengenai DPN dengan implementasinya," ujar Sjafrie Sjamsoeddin di kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, pada Jumat, 13 Juni 2025. Pertemuan pada pukul 10.00 WIB itu berakhir sekitar dua jam kemudian. 

Para tokoh tampak duduk melingkar di Aula Bhinneka Tunggal Ika, Gedung Jenderal Soedirman, Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat. Sjafrie Sjamsoeddin bercengkrama dengan sejumlah tokoh dari berbagai latar belakang.

Dari unsur Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kementerian Pertahanan mengundang Penasihat Presiden Prabowo Subianto, yakni Wiranto dan Dudung Abdurachman. Kemudian purnawirawan TNI lain yang ikut bergabung adalah mantan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Purnawirawan Siwi Sukma Adji dan mantan Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Purnawirawan Ida Bagus Putu Dunia. 

Dari unsur kepolisian diwakili mantan Kepala Polri Jenderal Polisi Purnawirawan Sutanto dan mantan Kapolri Jenderal Polisi Purnawirawan Bambang Hendarso Danuri. Selain itu, Kementerian Pertahanan juga mendatangkan tokoh yang memiliki kepakaran hukum. Di antaranya Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana, pakar hukum tata negara Refly Harun, dan mantan Ketua Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie. 

Ada juga mantan Sekretaris Negara Bambang Kesowo dan mantan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro. Dalam forum tertutup itu, Sjafrie mengatakan membutuhkan masukan dari tokoh yang hadir. "Sekaligus bisa mendapatkan pandangan-pandangan dari bapak-bapak sekalian dalam rangka mengemukakan pekerjaan Dewan Pertahanan Nasional," kata Sjafrie. 

Ia mengatakan, Dewan Pertahanan Nasional seharusnya terbentuk sejak Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara disahkan. Namun, pembentukan Dewan Pertahanan Nasional baru terealisasi dalam kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. 

Kementerian Pertahanan menilai perlu menjaring masukan-masukan dari sejumlah kalangan untuk menguatkan posisi lembaga tersebut. "Menteri Pertahanan juga meminta masukan yang bersifat konstruktif, karena tentunya sebagai organisasi baru itu butuh masukan dan penguatan sehingga nantinya bisa melaksanakan tugas dengan baik," ujar Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan Brigadir Jenderal TNI Frega Wenas Inkiriwang dalam kesempatan terpisah. 

Frega mengatakan, DPN tidak bersifat operasional dan juga tidak melakukan kegiatan administratif, seperti seminar. Dia menekankan forum pertemuan ini berguna untuk bisa menampung aspirasi demi meningkatkan efisiensi dan efektivitas dari kinerja Dewan Pertahanan Nasional.