Masukan Tokoh Soal Dewan Pertahanan Nasional akan Dilaporkan ke Prabowo

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin meminta masukan kepada sejumlah tokoh nasional tentang lembaga Dewan Pertahanan Nasional (DPN). Pertemuan yang berlangsung sekitar dua jam di kantor Kementerian Pertahanan itu dilaksanakan secara tertutup.

Kementerian Pertahanan menyatakan rekomendasi para tokoh akan diteruskan ke Presiden Prabowo Subianto. "Nantinya Pak Menteri Pertahanan akan mengkaji lebih jauh, kemudian juga akan dilaporkan kepada Bapak Presiden selaku Ketua Dewan Pertahanan Nasional," ujar Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemenhan Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, di Jakarta Pusat, Jumat, 13 Juni 2025.

Frega menjelaskan bahwa alasan pertemuan ini digelar adalah untuk mensosialisasikan tugas dan fungsi DPN. Sekaligus menjaring pendapat dari para tokoh dengan latar belakang militer, pakar hukum hingga purnawiran Polri untuk perkembangan DPN. Sebagai lembaga yang baru terbentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 202 Tahun 2024, kata Frega, DPN perlu mendapat saran konstruktif. 

Fraga menilai pertemuan pada hari ini juga menegaskan pentingnya menghimpun masukan dari tokoh non-militer sebagai penyambung lidah kepada khalayak. Ia mengungkap, sejumlah tokoh menyarankan Dewan Pertahanan untuk menguatkan kolaborasi dengan kementerian atau lembaga yang menjadi penggerak utama dalam aspek pertahanan non-militer. 

Frega juga menyinggung soal keberadaan DPN yang kerap disanding-sandingkan dengan Lembaga Ketahanan Nasional. "Tentunya ini bukan untuk mengambil alih semuanya, tapi adalah bagaimana untuk melakukan pengkajian, identifikasi masalah yang ada yang berkaitan dengan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, kemudian keselamatan bangsa," kata Frega. 

Sementara itu, Frega berujar Lemhanas memiliki fokus pada ketahanan negara yang dinilai berbeda dengan wilayah pertahanan negara. Apalagi, kata Frega, dengan Presiden Prabowo yang memimpin langsung DPN maka dianggap lebih strategis dalam memformulasikan kebijakan negara. "Sehingga nantinya juga bisa menjadi rekomendasi untuk mencari solusi dalam permasalahan nasional yang terkait dengan isu-isu kedaulatan."

Dari unsur Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kementerian Pertahanan mengundang Penasihat Presiden Prabowo Subianto, yakni Wiranto dan Dudung Abdurachman. Kemudian purnawirawan TNI lain yang ikut bergabung adalah mantan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Purnawirawan Siwi Sukma Adji dan mantan Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Purnawirawan Ida Bagus Putu Dunia. 

Dari unsur kepolisian diwakili mantan Kepala Polri Jenderal Polisi Purnawirawan Sutanto dan mantan Kapolri Jenderal Polisi Purnawirawan Bambang Hendarso Danuri. Selain itu, Kementerian Pertahanan juga mendatangkan tokoh yang memiliki kepakaran hukum. Di antaranya Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana, pakar hukum tata negara Refly Harun, dan mantan Ketua Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie. Ada juga mantan Sekretaris Negara Bambang Kesowo dan mantan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro.