Kilas Balik Kembalinya 4 Pulau ke Aceh

TEMPO.CO, Jakarta - Sengketa kepemilikan empat pulau antara Pemerintah Provinsi Aceh dan Sumatera Utara sempat memanas. Keempat pulau yang disengketakan adalah Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek.

Kementerian Dalam Negeri lewat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode serta Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau menyatakan empat pulau tersebut masuk wilayah Sumut. Keputusan itu ditandatangani Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pada 25 April 2025.

Situasi politik di Aceh memanas lantaran pemerintah dan masyarakatnya memprotes keputusan tersebut. Mereka bahkan mengancam akan melawan. Ancaman perlawanan itu mengingatkan kembali ketika sebagian rakyat Aceh mendeklarasikan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada 1976. Gubernur Aceh saat ini, Muzakir Manaf, pernah menjadi Panglima GAM. Gerakan tersebut bertujuan memisahkan diri dari Indonesia.

Menteri Tito pada awalnya berkukuh tidak akan mengubah Keputusan Mendagri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025. Ia mengatakan Kepmendagri itu sudah melalui kajian geografis dan melibatkan berbagai instansi. Ia pun menekankan bahwa penetapan wilayah dan pulau itu diperlukan untuk memenuhi syarat penamaan pulau ke Perserikatan Bangsa-Bangsa.

“Kami terbuka terhadap evaluasi atau gugatan hukum, termasuk ke PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara). Silakan saja,” kata Tito di Istana pada 10 Juni 2025.

Istana lantas menggelar rapat untuk menyelesaikan konflik empat pulau tersebut. Peserta rapat tersebut di antaranya Gubernur Aceh Muzakir Manaf, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Tito Karnavian, dan Dasco. Prabowo memimpin rapat secara virtual.

Dalam rapat, Dasco melaporkan adanya dokumen baru mengenai kepemilikan keempat pulau. Dokumen tersebut adalah Keputusan Mendagri Nomor 111 Tahun 1992. Dokumen ini berisi kesepakatan antara Gubernur Aceh saat itu, Ibrahim Hasan, dan Gubernur Sumatera Utara Raja Inal Siregar yang menegaskan keempat pulau masuk wilayah Aceh.

Mantan Kapolri ini mengatakan dokumen tersebut berisi penegasan Pulau Mangkir Gadang, Pulau Mangkir Ketek, Pulau Lipan, dan Pulau Panjang masuk wilayah Aceh. 

Tito menuturkan dokumen asli itu ditemukan di Gedung Arsip Kementerian Dalam Negeri di Pondok Kelapa, Jakarta Timur, Senin, 17 Juni 2025. “Ada tiga gedung dibongkar-dibongkar dokumen asli yang kesepakatan dua gubernur,” kata dia dalam konferensi pers di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa, 17 Juni 2025.

Tito berujar, Kementerian Dalam Negeri awalnya memutuskan empat pulau tersebut masuk wilayah Sumatera Utara berdasarkan hasil rapat Tim Pembakuan Rupabumi pada 2017. Tim itu terdiri dari Kemendagri, Badan Informasi Geospasial, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Direktorat Topografi Angkatan Darat, dan Pusat Hidro-Oseanografi TNI Angkatan Laut (Pushidrosal). Rapat itu memutuskan empat pulau masuk wilayah Sumut.

Pertimbangannya, pada 2008, pernah dilakukan verifikasi pulau di seluruh Indonesia. Dalam verifikasi itu, empat pulau tidak masuk wilayah Aceh.

Menurut Tito, Gubernur Aceh tidak memasukkan empat pulau Aceh pada pendataaan 2008 dan 2009. Sementara surat dari Gubernur Sumatera Utara memasukkan empat pulau yang disengketakan tersebut ke dalam wilayah Tapanuli Tengah, Sumut. “Ini suratnya ada 2008 dan 2009,” ujarnya.

Gubernur Aceh kemudian memberikan dokumen surat kesepakatan Gubernur Aceh dan Gubernur Sumatera Utara perihal batas wilayah untuk Tapanuli Tengah dan Aceh pada 1992. Isinya, penegasan 4 pulau itu masuk wilayah Aceh.

Berdasarkan dokumen itu, Tito mengatakan Kemendagri sempat mempertimbangkan kemungkinan keempat pulau itu masuk wilayah Aceh. Namun dokumen itu hanya berupa fotokopi, sehingga Kemendagri khawatir akan mendapatkan masalah hukum.

Tim Pembakuan Rupabumi lantas berupaya mencari dokumen aslinya. Namun sampai April 2025, dokumen itu tidak kunjung ditemukan. “Sehingga, pada 2025, cakupannya masih Sumatera Utara,” kata dia.

Meski demikian, Tito menuturkan dokumen asli itu pada akhirnya ditemukan. Dokumen yang ditemukan di pusat arsip itu adalah Kepmendagri Nomor 111 Tahun 1992 tentang Penegasan Batas Wilayah Antara Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara dengan Propinsi Daerah Istimewa Aceh tanggal 24 November 1992. Dokumen itu menyatakan keempat Pulau tersebut masuk menjadi cakupan wilayah administrasi Kabupaten Aceh Singkil, Aceh.

Tito berujar dokumen itu penting karena memberikan pengakuan kesepakatan antara dua gubernur pada 1992. Dokumen itu menjadi legalisasi empat pulau yang disengketakan itu masuk wilayah Aceh.

JK menyebutkan seharusnya pemerintah menelaah aspek historis dan meninjau Undang-Undang Pemerintah Aceh serta perjanjian Helsinki sebelum memutuskan status empat pulau yang disengketakan. Dari situ, kata dia, pemerintah pusat harus mendapat persetujuan Gubernur Aceh bila hendak membuat keputusan yang menyangkut soal Aceh.

“Nah ini tidak dilakukan (pemerintah). Karena, kalau tidak, ini bisa menimbulkan masalah besar bagi kita semua,” tutur mantan Ketua Umum Partai Golkar itu.

Hendrik Yaputra, Dian Rahma Fika, dan Sapto Yunus berkontribusi dalam penulisan artikel ini.