TEMPO.CO, Jakarta - Rencana kepindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) masih simpang siur. Hingga kini rencana pemindahan ASN ke sana masih maju mundur. Rencana pemindahan ASN ke IKN itu sudah dicetuskan pada masa pemerintah Joko Widodo (Jokowi) sejak 2022.
Direncanakan sejak 2022
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Kepindahan ASN ke ibu kota pengganti DKI Jakarta telah direncanakan sejak 2022. Kemudian, pada Februari 2024, Jokowi memerintahkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas menyiapkan skenario perpindahan ASN ke IKN. “Kami tadi telah sampaikan ada tahapan pemindahan ASN ke IKN, ada jangka pendek, jangka menengah, kemudian masa depannya yaitu periode 2023 sampai 2034 dan seterusnya,” ujar Anas seperti dikutip dari laman Sekretariat Kabinet, 21 Februari 2024.
Anas mengatakan, kloter pertama pemindahan pada Juli 2024 mendatang. Dia mengusulkan kepada Kementerian Keuangan mengenai kemungkinan pegawai ASN untuk diberikan insentif berupa tunjangan pionir sebagai bentuk apresiasi, mengingat pada tahap awal pemindahan IKN belum tersedia dukungan-dukungan infrastruktur dan kebutuhan pokok selengkap di Jakarta.
Analis Kebijakan Utama Kemenpan RB Arizal, kala itu mengungkapkan, akan ada 60 ribu ASN yang bakal dimutasi ke IKN pada 2024. “Dalam perencanaan yang diputuskan untuk pindah di semester pertama pada 2024, kurang lebih ada 60 ribu orang. Ini yang disampaikan oleh Menteri Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional/Perencanaan Pembangunan Nasional atau PPN),” ucap Arizal dalam Webinar Kesiapan Infrastruktur dan Perpindahan ASN ke IKN Awal 2024 secara daring, Kamis, 14 April 2024.
Juli 2024
Rencana pemindahan ASN ke IKN pada Juli 2024 batal. Pemerintah meminta pemindahan ASN ke IKN ditunda hingga September 2024. “Atas arahan dari Mensesneg (Pratikno) yang terbaru, koordinasi dengan Kemenpan RB, Insya Allah nanti sebelum Oktober, kira-kira September," kata Azwar.
Dalam kesempatan yang sama, Azwar menjelaskan apartemen di IKN digunakan untuk persiapan upacara 17 Agustus. Tempat tinggal yang tersedia pun belum sesuai rencana awal, sehingga tempat tinggal itu belum bisa digunakan ASN.
Pemerintah, sesuai rencana awal ingin memindahkan 9.000 orang ASN pada gelombang pertama pemindahan IKN. "Kurang lebih enam ribu. Ini kita sesuaikan nanti terkait dengan penyelesaian tower-tower yang sudah selesai, tentu akan berkembang lagi," kata Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini.
September 2024
Anas, memastikan pemindahan ASN ke IKN pada September 2024 kembali ditunda. Anas mengatakan sudah mendapat instruksi dari Jokowi untuk menyempurnakan perkantoran hingga sistem digital. "Sebenarnya di September ini telah siap beberapa hunian untuk ASN pindah bertahap. Namun arahan Pak Presiden ini perlu disempurnakan," kata mantan Bupati Banyuwangi ini.
“Kemarin Menteri PU dan Otorita menyampaikan ada keterlambatan karena cuaca sehingga bandara belum bisa dituntaskan dan lain lain,” katanya. Azwar Anas mengatakan sesuai target yang ditentukan sebanyak 1.700 ASN bakal pindah ke IKN pada akhir tahun, dengan penyelesaian 47 tower hunian.
Oktober 2024
Pada Selasa, 8 Oktober 2024, Anas menyatakan Jokowi telah memerintahkan ASN pindah ke IKN per Januari 2025. "Semalam saya dapat perintah dari Bapak Presiden melalui Pak Pratikno dapat perintah pada bulan Januari ASN pindah ke IKN," ujar Anas dalam Gebyar Pelayanan Prima di Jakarta, seperti dikutip dari Antara.
Sebelumnya, pemindahan ASN ke IKN direncanakan pada bulan September 2024. Tapi hingga awal bulan Oktober ini kegiatan pemindahan ASN ke IKN belum juga dilakukan.
"Tadinya September ke Oktober. Arahan Presiden bukan soal apa, tadi Pak Menteri PUPR yang juga Kepala Otorita IKN tadi sampaikan sudah selesai," kata Anas. "Akan tetapi, diminta ekosistemnya dibereskan." Menindaklanjuti instruksi itu, Anas mengatakan pihaknya akan segera menyiapkan skema pemberangkatan ASN ke IKN hingga insentifnya.
"Kami ini mau selesai, tetapi tugasnya tambah terus di ujung-ujung. Ini berarti lembur lagi Pak Aba nanti malam. Tadi malam kami sudah lembur juga dengan teman-teman semuanya," kata dia.
Mundur Lagi 2026
Menpan RB Rini Widyantini mengatakan, penundaan pemindahan ASN ke IKN karena perubahan postur kementerian dan lembaga di Kabinet Merah Putih pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dia mengatakan pemerintah akan menyaring ulang ASN yang pindah ke IKN pada 2026.
Dia menjelaskan proses ini membutuhkan penyesuaian struktur organisasi di kementerian dan lembaga. “Tahun 2026 kami akan melakukan penapisan ulang agar proses pemindahan ini selaras dengan prioritas nasional,” ujarnya dalam rapat bersama Komisi Pemerintahan DPR itu.
Menurut Rini, pihaknya sudah mengumpulkan nama-nama pegawai dari kementerian dan lembaga sejak masa kabinet sebelumnya. “Tapi setelah ada perubahan kementerian, konfigurasi pegawainya pun berubah,” kata dia.
Rini menjelaskan sekitar 60 persen dari 38 kementerian yang menjadi prioritas pemindahan berubah struktur. Perubahan ini mengharuskan pemerintah mengulang proses konsolidasi data kepegawaian dan melakukan analisis ulang terhadap calon ASN yang akan dipindahkan. “Yang mestinya sudah bisa pindah, seperti kementerian yang tidak berubah, itu relatif lebih siap. Tapi kami harus menunggu konsolidasi selesai terlebih dahulu,” ujarnya.
Myesha Fatina Rachman dan Sapto Yunus berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Pilihan Editor: Usul Lama Kepala Daerah Dipilih DPRD