TEMPO.CO, Jakarta - Perjalanan 100 hari kepemimpinan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi tidak jauh dengan kata kontroversial akibat kebijakan-kebijakan yang ia keluarkan. Dalam 100 hari kerja, sekiranya ia sudah mengeluarkan banyak kebijakan kontroversial yang didukung dan ditolak oleh masyarakat dan bahkan lembaga pemerintahan.
Kebijakan-kebejikan yang ia keluarkan ini menjadi kontroversi bukan hanya karena bentuk kebijakannya. Di lain sisi, seluruh kegiatan Dedi yang didokumentasikan oleh timnya dan dipublikasi besar-besaran di media sosial. Memecah warganet ke dalam pendukung dan penentang kebijakannya, memberikan ia tingkat popularitas menjadi-jadi, dan mengingatkan masyarakat kemunculan Joko Widodo atau Jokowi dalam panggung perpolitikan nasional.
Siswa SMA dan SMK Tidak Perlu Melakukan Study Tour dan Wisuda
Pada awal tahun 2025, Dedi tanpa segan melarang seluruh SMA dan SMK di Jabar mengadakan kegiatan study tour, terutama jika harus ke luar provinsi. Munculnya kebijakan ini ia tujukan sebagai bentuk mitigasi kemungkinan kecelakaan dalam perjalanan dan pengurangan beban biaya sekolah kepada orang tua.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Kebijakan ini ia terapkan setelah adanya peristiwa kecelakaan bus pelajar di Ciater. Sayangnya, kekhawatiran Dedi berat sebelah karena akhirnya kebijakan ini berdampak besar kepada sektor pariwisata edukatif yang bergantung pada kunjungan pelajar dan lebih banyak dikelola oleh Usaha Menengah, Kecil, dan Mikro (UMKM).
Wahana Rekreasi Milik BUMD Dibongkar
Berjalan menuju Maret 2025, Dedi kembali dengan kewenangannya untuk membongkar wahana wisata Hibisc Fantasy yang dikelola oleh Jaswita, perusahaan Badan Usaha Milik Daerah Pemerintahahan Jabar. Keputusan ini diambil setelah temuan pelanggaraan izin pengelolaan lahan yang memasuki lebih dari tiga kali lipat izin lahan yang diberikan.
Pembongkaran ini dilaksanakan pascabanjir bandang di kawasan Puncak, Bogor. Musababnya, pembangunan dengan pelanggaran tata izin lahan ini jugalah yang berkontribusi dalam melahirkan kejadian banjir bandang tersebut.
Pengiriman Anak ke Dalam Barak Militer
Kebijakan Dedi semakin ketat perihal perwujudan anak-anak Jabar yang disiplin. Pada 15 April 2025, Dedi menyampaikan bahwa akan mengirimkan anak-anak nakal ke barak militer dan sudah terlaksana per Mei 2025. Bukan hanya terlaksana, pengiriman anak-anak yang dianggap nakal ini bahkan diadopsi oleh beberapa daerah lainnya.
Peredaan kenakalan anak-anak atau remaja ini menuai banyak kritik dan tidak sedikit dukungan. Kritik ini juga keluar dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang melihat bahwa praktik kebijakan ini bersifat intimidatif, tidak dibarengi asesmen psikologis, dan tanpa indikator kenakalan yang jelas.
Bukan hanya itu, kebijakan Dedi ini dinilai oleh pihak KPAI tidak memiliki Standar Operasional Pelaksanaan yang baku dan bisa menjamin kesehatan sang anak. Bahkan para pembina yang menjalankan program ini belum dibekali dengan prinsip perlindungan anak.
Bantuan Sosial Upah Pelaksanaan Vasektomi
Pengendalian masyarakat juga dikeluarkan Dedi lewat kebijakan kelaurga berencana yang dilakukan dengan cara vasektomi. Tindakan vasektomi ini Dedi rekomendasikan ketika turun ke masyarakat dan menemukan keluarga-keluarga miskin, nantinya vasektomi akan ditukarkan dengan penerimaan bantuan sosial.
Kebijakan ini ia sampaikan dalam rapat koordinasi Pemprov Jabar di Gedung Balai Kota Depok, Selasa, 29 April 2025. Sayangnya, ada inkompatibilitas dalam kebijakan Dedi ini, ia mengkoreksi argumennya bahwa vasektomi bukanlah syarat utama, yang penting melakukan pencegah kehamilan. "Tidak ada kebijakan itu. Saya mengatakan penerima bantuan yang anaknya banyak diharapkan berkeluarga berencana dan kalau bisa laki-laki," ucapnya di Jakarta, Kamis, 8 Mei 2025.
Jam Masuk Sekolah dari Pukul 07.00 menjadi 06.00, Ralat Jadi 06.30
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menjadi perbincangan hangat setelah beredar kabar bahwa ia akan menerapkan kebijakan jam masuk sekolah pukul 06.00 di seluruh wilayah Jawa Barat.
Dedi Mulyadi segera mengklarifikasi kabar tersebut dalam pernyataan resmi yang disampaikan pada Rabu, 4 Juni 2025. Ia menegaskan bahwa informasi yang beredar tidak benar. Menurutnya, waktu masuk sekolah yang berlaku di Jawa Barat adalah pukul 06.30, bukan pukul 06.00 sebagaimana yang sempat ramai diberitakan.
Dalam video yang ia unggah di media sosial menjelang pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya, Dedi mengatakan dengan tegas, “Sekali lagi, sekolah di Jawa Barat dimulai pukul 6.30.”
Kebijakan ini sempat menuai banyak komentar, khususnya dari kalangan orang tua dan pendidik. Sebelumnya, beredar rencana pemberlakuan jam masuk pukul 06.00 WIB yang memicu kekhawatiran terkait kesiapan anak-anak, terutama dari sisi kesehatan mental dan fisik. Banyak pihak menilai kebijakan itu terlalu membebani, terutama bagi keluarga yang kedua orang tuanya bekerja.
Menteri Abdul Mu’ti juga mengingatkan bahwa pemerintah daerah sebaiknya tetap mematuhi kebijakan nasional terkait waktu belajar dan hari sekolah, demi konsistensi sistem pendidikan di seluruh Indonesia.
Hapus PR untuk Siswa
Dedi Mulyadi menyatakan akan memberlakukan aturan larangan keluar di jam malam dan berangkat sekolah pukul 6.30 pagi untuk anak-anak dan remaja mulai tahun ajaran baru mendatang.
Setelah aturan itu, ia juga memastikan akan menghapus pekerjaan rumah (PR) bagi siswa. Alasannya agar siswa memiliki waktu istirahat yang cukup di rumah.
Dedi menyebut dalam waktu dekat akan mengeluarkan surat edaran larangan pemberian PR oleh sekolah. “Saya sudah minta Dinas Pendidikan mengeluarkan surat edaran. Anak-anak tidak membawa beban pembelajaran ke rumah dalam bentuk PR,” kata dia kepada Tempo, Selasa, 3 Juni 2025.
Kebijakan Untuk Popularitas?
Salah satu kebijakan baru Dedi Mulyadi adalah penerapan jam malam anak-anak sekolah. Aturan terbarunya ini membatasi kegiatan pelajar di luar rumah atau jam malam pelajar mulai pukul 21.00 hingga 04.00 . Aturan ia maksudkan sebagai lanjutan pengendalian kenakalan remaja.
Dalam Majalah Tempo dengan judul Setelah Mulyono Terbitlah Mulyadi, disebutkan bahwa kebijakan-kebijakan Dedi merupakan salah satu cara praktis. Pasalnya, seluruh kebijakannya bukanlah solusi yang menyentuh akar permasalahan. Problem masyarakat Jabar diselesaikan Dedi Mulyadi dengan dampak instan, bepergian dengan timnya, mendengarkan masalah, mengeluarkan keputusan one man show, tapi tak menyelesaikan apa-apa.
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/4989524/original/029047600_1730671799-MU_VS_CHELSEA_3.jpg)
:strip_icc():format(jpeg):watermark(kly-media-production/assets/images/watermarks/liputan6/watermark-color-landscape-new.png,1100,20,0)/kly-media-production/medias/3442325/original/051478300_1619604541-IMG_20210428_161445.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/4694484/original/014014900_1703158472-Snapinsta.app_369394705_681011023450360_8184077345776272812_n_1080.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5146539/original/083543900_1740819214-000_36YU9CA.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5245297/original/060310400_1749312627-SABAR-REZA_MELESAT_KE_LAGA_FINAL_KAPAL_API_INDONESIA_OPEN_2025_LUAR_BIASA______BadmintonIndonesia__KAPALAPIIndonesiaOpen2025__KAIO2025.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5210274/original/024665900_1746503629-000_44K29DW.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5230817/original/040372500_1748048834-000_36YQ6H2.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5250743/original/013684300_1749731297-20250612_145520.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/4802852/original/042747100_1713249278-AP24095718698953.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/4980574/original/003676000_1729917598-063_2181088347.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5115099/original/000822200_1738285682-ronaldo.jpg)