Gerindra Usul Pramono Anung Kirim Pemuda ke Barak Militer untuk Cegah Tawuran

TEMPO.CO, Jakarta - Fraksi Partai Gerindra di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jakarta mengusulkan Gubernur Pramono Anung mengirim pemuda ke barak militer untuk pendidikan karakter. Kebijakan tersebut sebelumnya telah diterapkan oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, yang merupakan kader Partai Gerindra, di wilayah administrasinya.

Usul tersebut disampaikan anggota Komisi B DPRD Jakarta dari Gerindra, Ryan Kurnia Ar Rahman, dalam rapat paripurna pada Senin, 16 Juni 2025. Ryan mendorong Pramono mengadopsi program barak militer seperti Dedi untuk mengatasi tawuran di ibu kota.

Ryan menyarankan Pemerintah Provinsi Jakarta menggunakan anggaran Karang Taruna untuk program barak militer. Dia berujar anggaran Karang Taruna saat ini tidak terlalu berdampak terhadap pembinaan pemuda di Jakarta. "Anggaran pembinaan kepemudaan, Karang Taruna, menurut Fraksi Partai Gerindra terlalu kecil berdampak kepada pemuda DKI Jakarta," kata Ryan seperti tertulis dalam catatan rapat yang juga dihadiri Pemerintah Provinsi Jakarta itu.

Ryan menilai pemuda Jakarta saat ini lebih memilih untuk sibuk tawuran hingga memakan korban jiwa daripada berkegiatan positif. "Karena kurangnya dukungan anggaran," ucap dia.

Maka dari itu, Ryan mengatakan kerja sama dengan TNI untuk pembinaan anak muda akan lebih efektif. "Kerja sama dengan militer untuk pembinaan anak muda perlu dipertimbangkan, tentu pascapelatihan perlu didukung anggaran agar mereka bisa melakukan kegiatan positif," ujar dia.

Program pendidikan di barak militer sebelumnya telah dilaksanakan oleh Dedi Mulyadi di Jawa Barat. Program itu menuai kritik dari sejumlah kelompok pemerhati anak dan pendidikan karena dianggap berpotensi melanggar prinsip pemenuhan hak anak.

Terjadi pro dan kontra atas kebijakan itu. Komnas HAM termasuk yang tidak setuju karena menilai pendidikan siswa bukan wewenang TNI, sementara Menteri HAM Natalius Pigai mendukung langkah Dedi mengirim siswa yang sering berbuat onar dan tawuran ke barak militer untuk dibina karakter, mental, dan disiplinnya.

Namun di sisi lain, pemerintah provinsi berdalih pendekatan ini diperlukan untuk merestorasi perilaku remaja yang dianggap menyimpang, sembari menanamkan nilai kepemimpinan dan tanggung jawab.

Sebelumnya Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melaksanakan program pendidikan di barak militer untuk anak-anak yang terlibat tawuran dan kenakalan lainnya. Namun program ini mendapat kritik dari berbagai pihak.

Salah satunya dari Yayasan Pusat Kajian dan Perlindungan Anak yang menilai pendekatan militeristik tidak menyentuh akar persoalan yang sebenarnya. Yakni, kegagalan sistem pengasuhan di tingkat keluarga dan minimnya intervensi berbasis perlindungan anak di tingkat lokal," kata Direktur Eksekutif Yayasan PKPA Keumala Dewi, dilansir dari Antara, Selasa, 6 Mei 2025.

Dinda Shabrina berkontribusi dalam penulisan artikel ini