Gaya Populisme 100 Hari Kerja Dedi Mulyadi

TEMPO.CO, Jakarta - Dengan judul video "Ini yang Dikerjakan Pemprov Jabar Selama 100 Hari Kepemimpian KDM" yang dipublikasikan dalam laman YouTube Dedi Mulyadi dengan nama "Kang Dedi Mulyadi Channel", Gubernu Jawa Barat ini rangkum seluruh kebijakan sebagai seorang kepala daerah.

Video program 100 hari kerja Dedi Mulyadi itu diawali dengan potongan-potongan video yang menyoroti pelantikannya hingga warga yang membagikan kegiatan pelaksanaan kebijakannya, Dedi unjuk gigi bahwa kebijakannya menuntut daerahnya untuk kembali bersahaja. 

Salah satu kebijakan yang ia rangkum adalah keputusannya untuk membongkar alih fungsi lahan untuk mengembalikan daerah resapan air di Jawa Barat yang mulai krisis. Ia menunjukkan bahwa dalam kebijakan-kebijakannya ini, ia turun langsung ke masyarakat dan memberikan solusi praktis dalam seluruh permasalahan yang ada. 

Upaya penataan ruang dan fokus kepada lingkungan ini disampaikan bahwa menjadi langkah istimewa pemerintahan daerah dalam mencapai pemerintahan yang tertib dan mendukung infrastruktur yang lebih baik. Hal ini memang sudah sering ia sampaikan bahwa ia akan fokus untuk menjaga lingkungan, salah satunya adalah pengendalian tambang di wilayah Jawa Barat juga.

"Aktivitas yang merusak lingkungan dan tidak berpihak pada masyarakat tidak bisa dibiarkan," ujar Dedi dalam keterangannya pada Jumat, 18 April 2025.

Fokus Dedi dalam menjaga lingkungan ini juga ia barengi dengan fokus kebijakan populisme dan penertiban masyarakat yang dianggap instan.

Salah satunya adalah pengiriman anak-anak nakal ke dalam barak militer yang dikritik besar oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Pengiriman anak-anak SMP dan SMA ke barak militer ini tidak diikuti dengan asesmen psikologi dan Standar Operasional Prosedur yang baik, pasalnya KPAI menemui bahwa pemateri dan pembina anak-anak ini tidak memiliki lisensi prinsip dasar penanganan anak.

"Program ini tidak ditentukan berdasarkan asesmen psikologi profesional, melainkan hanya rekomendasi dari guru Bimbingan Konseling (BK). Bahkan dari hasil wawancara kami dengan anak-anak di Purwakarta maupun Lembang, ada ancaman bahwa siswa yang menolak mengikuti program bisa tidak naik kelas," kata Wakil Ketua KPAI Jasra Putra dalam konferensi pers secara daring, Jumat, 16 Mei 2025.

Bukan hanya itu, Dedi melanjutkan pertunjukannya sebagai seorang Gubernur Jawa Barat dengan mengeluarkan pengendalian masyarakat melalui penerapan jam malam pelajar. Per tanggal 1 Juni 2025, Dedi menetapakan bahwa pelajar tidak dapat berkegiatan di luar rumah mulai pukul 21.00 sampai 04.00.

Dengan kekhawatiran bahwa ada kenakalan remaja yang meningkat, Dedi memutuskan bahwa anak-anak yang amsih sekolah sebaiknya malam hari berada di rumah. Lebih lanjut, aturan penertiban masyarakat ini ia turunkan juga dalam surat edaran tentang jam masuk sekokah anak-anak yang semula direncanakan pukul 06.00, kemudian ia revisi menjadi pukul 06.30.

Kebijakan Dedi ini direspons oleh Wakil Ketua Komisi bidang Pendidikan DPR Lalu Hadrian Irfani. Ia menyampaikan bahwa Provinsi Nusa TenggaraTimur (NTT) sudah pernah menerapkan kebijakan yang sama dan tidak efektif. Kejadian tersebut meminta Dedi untuk mengkaji lagi kebijakannya itu. "Yang utama adalah efektivitas dan kenyamanan dalam proses belajar mengajarnya. Jadi, kepada Pak Gubernur, mohon ini dikaji dan dianalisis lebih mendalam," katanya, Rabu, 4 Juni 2025.

Sayang, dalam 100 hari kepemimpinannya dengan kebijakan penuh kontroversi dan kritik ini, Dedi masih tetap tampil untuk melanjutkan kebijakan pengendalian masyarakat dan pelajar ini tanpa ada tanda-tanda asesmen dan uji publik.

Pada Rabu, 4 Juni 2025, Dedi menyampaikan kepada Tempo bahwa ia juga akan mengeluarkan surat edaran penghapusan pekerjaan rumah (PR) yang diterapkan mulai tahun ajaran baru 2025/2026.

Dedi Mulyadi menyampaikan bahwa aturan jam malam yang ia keluarkan memunculkan kekhawatiran banyak siswa sehingga ia meminta Dinas Pendidikan Jawa Barat membuat surat edaran agar pelajar tidak dibebankan pekerjaan rumah arau PR lagi.