Enam Tuntutan Koalisi Sipil atas Dugaan Pelanggaran HAM di Papua Pegunungan

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Berikut enam tuntutan yang disampaikan Koalisi:

1. Pemerintah dan TNI harus mengusut tuntas kasus ini                                Termasuk penyiksaan dan pembunuhan Abral, serta perusakan rumah dan fasilitas umum di Yuguru. Aparat di lapangan dan atasan komandonya harus dimintai pertanggungjawaban secara adil dan transparan.  
2. Pemulihan bagi keluarga korban dan warga Yuguru                                            Termasuk renovasi fasilitas publik seperti sekolah dan puskesmas, serta pemenuhan hak pendidikan dan kesehatan warga.
3. Komnas HAM menetapkan kasus ini sebagai pelanggaran HAM berat               Penyeledikan harus dilakukan melalui mekanisme pro justitia sesuai UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.
4. Pelaku harus diadili di pengadilan sipil, bukan militer                                          Untuk menjamin akuntabilitas publik dan keadilan yang setara bagi korban.
5. Negara diminta menghentikan pendekatan militeristik di Papua                          Karena pendekatan ini justru memperburuk kekerasan dan pelanggaran HAM terhadap warga sipil.
6. Pemerintah wajib membuka akses bagi pemantau independen dan media        Termasuk ke Kampung Yuguru, sebagai bentuk transparansi dan perlindungan hak atas informasi.

Koalisi juga menyoroti dugaan perusakan rumah warga, sekolah, dan puskesmas oleh aparat TNI sebelum kematian Abral. Peristiwa itu dinilai sebagai bagian dari pelanggaran hak-hak sipil, pendidikan, dan kesehatan warga Papua.