DPR Usul Makan Bergizi Gratis Ditiadakan Saat Libur Sekolah

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi mengusulkan agar program Makan Bergizi Gratis dihentikan sementara saat libur sekolah. Ia beralasan distribusi program ini saat libur sekolah akan menyulitkan Satuan Pelaksana Pemenuhan Gizi atau SPPG yang melayani sekitar 3.500 orang.

"Tentu kesulitan kalau didistribusikan ke rumah masing-masing (penerima) data alamatnya pasti menyebar," ujar Nurhadi kepada Tempo, Jumat, 20 Juni 2025. Sehingga ia ingin agar Badan Gizi Nasional (BGN) juga mempertimbangkan aspek distribusi itu.

Politikus Partai NasDem itu melihat BGN tak sigap mempersiapkan panduan pelaksanaan MBG saat libur sekolah. Akibatnya itu bisa membingungkan SPPG dalam menyiapkan MBG. Untuk mencegah kebingungan itu, ia menilai lebih baik MBG dihentikan sementara.

"Saya kira BGN perlu mempertimbangkan kalau sekolah libur ya program Makan Bergizi Gratis juga diliburkan. Jadi tidak asal menyerap anggaran, " kata Nurhadi. Ia mendorong BGN untuk menyempurnakan sistem pelaksanaan MBG di momen-momen khusus seperti libur sekolah dan bulan Ramadan.

Senada, anggota Komisi IX DPR, Irma Suryani Chaniago juga menyarankan agar pelaksanaan MBG tak dilanjutkan saat sekolah libur. Irma menyoroti belum adanya kebijakan resmi pemerintah tentang skema pembagian MBG dapat menimbulkan masalah di lapangan.

Salah satu contohnya yaitu penyaluran paket makan gratis yang berisi beras kepada 4.705 siswa dari 18 sekolah di Tangerang Selatan. Hal itu dilakukan oleh SPPG Yayasan Mualaf Indonesia Timur dengan alasan agar bahan mentah itu bisa dibawa pulang ke rumah.

Irma pun mengkritik pembagian makan bergizi gratis tersebut. "Bagaimana pertanggung jawabannya jika bahan mentah tersebut justru dikonsumsi untuk semua keluarga?" kata Irma saat dihubungi pada Jumat. "Belum lagi apakah orang tuanya bisa menyiapkan cuma untuk 1 atau 2 porsi saja?" kata dia.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) bisa terus berjalan kendati memasuki libur sekolah. Dadan mengatakan keberlanjutan program ini tergantung pada kesediaan siswa dan guru dalam pendistribusian MBG di luar jam pelajaran sekolah. 

"Jika siswa bersedia hadir maka MBG dilaksanakan untuk siswa," kata Dadan pada Kamis, 19 Juni 2025. Ia menjelaskan bahwa setiap Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi  (SPPG) harus mengumpulkan data tentang seberapa banyak siswa yang bersedia mengambil MBG ke sekolah. 

Bila mayoritas siswa setuju, maka MBG di sekolah tersebut berlanjut. Namun, bila kebanyakan siswa tidak berkenan, maka penyaluran MBG akan difokuskan kepada sasaran kelompok lain yaitu ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. "Tetap berlanjut karena pengiriman basisnya ke rumah masing-masing," ujar Dadan. 

Menurut Dadan, saat ini Badan Gizi Nasional masih menyusun petunjuk teknis pembagian makan gratis saat libur sekolah. Pengajar di Institut Pertanian Bogor itu menekankan bahwa penyusunan petunjuk teknis mempertimbangkan pola kehadiran peserta didik dan keberlanjutan pemberian asupan gizi secara efektif. 

Sehingga ia memungkinkan pelaksanaan MBG bisa bervariasi sesuai keputusan masing-masing sekolah. "Jika siswa masih bisa datang ke sekolah, maka MBG akan diberikan dalam bentuk fresh food, dan siswa juga bisa dibekali makanan tahan lebih lama seperti telur, buah, dan susu untuk 1 atau 2 hari ke depan, " katanya.