Beragam Reaksi Atas Prabowo Ambil Alih Sengketa Pulau Antara Aceh dan Sumut

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Berikut sejumlah reaksi berbagai pihak atas Presiden Prabowo turun tangan mengambil alih penanganan sengketa pulau antara Aceh dan Sumut.

1. Polemik Mencuat Usai Terbitnya Kepmendagri

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan Kepmendagri itu telah melewati kajian letak geografis dan pertimbangan keputusan yang melibatkan berbagai instansi. Tito menyebutkan Kementerian Dalam Negeri harus menetapkan batas wilayah empat pulau tersebut karena berkaitan dengan penamaan pulau yang harus didaftarkan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa..

“Kami terbuka terhadap evaluasi atau gugatan hukum, termasuk ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Silakan saja,” kata Tito di Istana Kepresidenan pada Selasa, 10 Juni 2025.

2. Sufmi Dasco Ahmad: Prabowo Ambil Alih Hindari Konflik Berkepanjangan

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan, keputusan Presiden Prabowo untuk turun langsung diambil agar konflik tidak berlarut dan menghindari potensi instabilitas. Prabowo menargetkan keputusan dapat diselesaikan dalam pekan ini

“Hasil komunikasi DPR RI dengan Presiden bahwa Presiden mengambil alih persoalan batas pulau yang menjadi dinamika antara Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara,” kata Dasco dalam keterangan tertulisnya pada Ahad, 15 Juni 2025..

3. Golkar dan Lemhannas Dukung Langkah Prabowo

Sekjen Golkar Muhammad Sarmuji menyatakan keyakinannya bahwa Prabowo akan mengacu pada fakta sejarah dan sosiologis.

“Pada saatnya, kami akan memberikan masukan, tapi intinya kita harus berangkat dari peraturan yang berlaku sehingga tidak menimbulkan polemik yang berkepanjangan dan tidak menimbulkan konflik perbatasan antardaerah,” kata Ace setelah menghadiri agenda di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi di Jakarta, Senin.

4. Rieke Diah Pitaloka: Kepmendagri Langgar Perjanjian Helsinki

Anggota DPR dari PDIP, Rieke Diah Pitaloka, menilai Kepmendagri bertentangan dengan UU No. 24 Tahun 1956 dan poin Perjanjian Helsinki 2005 yang menyatakan wilayah Aceh mencakup Singkil dan seluruh pulaunya. Ia menyarankan revisi UU untuk menguatkan kedudukan Aceh.

“Provinsi Aceh lahir berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956. Undang-Undang ini menjadi pijakan pula Perjanjian Helsinki 15 Agustus 2005. Poin 1.1.4 menegaskan batas wilayah Aceh meliputi seluruh wilayah Keresidenan Aceh, termasuk wilayah Singkil dan pulau-pulaunya,” kata Rieke dalam keterangannya di Jakarta, Senin, seperti dikutip dari Antara.

5. KKR Aceh Minta Pendekatan Berdamai

Ketua Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh, Masthur Yahya, mengkritik pendekatan administratif yang tidak sensitif terhadap trauma masa lalu. Ia menekankan pentingnya dialog terbuka dan menjamin rekonsiliasi berkelanjutan sebagai bagian dari proses damai Aceh.

“Ini menyentuh urat sensitif sejarah dan identitas masyarakat Aceh yang sedang menumbuhkembangkan rasa saling percaya pascakonflik,” ujar Masthur dalam keterangannya kepada Tempo di Banda Aceh pada Jumat, 13 Juni 2025.

6. Awal Mula Sengketa Empat Pulau Aceh

Sengketa empat pulau antara Aceh dan Sumatera Utara akhirnya mencapai titik terang setelah Mendagri Tito Karnavian menetapkan Pulau Mangkir Gadang, Mangkir Ketek, Lipan, dan Panjang secara administratif masuk wilayah Sumut. Tito menjelaskan bahwa konflik ini telah berlangsung sejak 1928 dan telah melalui banyak kajian serta rapat lintas instansi.

Sapto Yunus, Dian Rahma Fika, dan Rizki Dewi Ayu berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Pilihan editor: Kemendagri Temukan Bukti Baru Sengketa Empat Pulau Aceh