TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Luar Negeri RI mencatat ada 15 warga negara Indonesia atau WNI yang tersebar di sekitar perbatasan Thailand-Kamboja di tengah konflik bersenjata dua negara. Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Rolliansyah Soemirat, mengatakan jumlah 15 WNI tersebut diperoleh dari data lapor diri Kemlu RI.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“15 WNI tersebar di wilayah sekitar perbatasan, khususnya di wilayah bagian Thailand,” kata Rolliansyah dalam keteranga tertulis, Ahad, 27 Juli 2025. Namun, sampai saat ini belum terdapat WNI di sisi perbatasan Kamboja.
Diplomat yang disapa Roy itu mengatakan, wilayah terdampak di sisi perbatasan Thailand, yakni Trat, Sa Kaeo, dan Ubon Ratchathani. Sementara dari sisi Kamboja adalah Provinsi Oddar Mianchey dan Preah Vihear.
Roy mengatakan perwakilan RI di Kamboja dan Thailand akan terus memperbarui data WNI dari waktu ke waktu. Ia mengatakan KBRI sudah melakukan komunikasi dengan WNI di wilayah tersebut.
“Sejauh ini tidak terdapat informasi mengenai adanya WNI yang terdampak. Pemerintah EI, melalui Perwakilan RI di Kamboja dan Thailand, terus mengikuti secara seksama perkembangan di perbatasan Thailand dan Kamboja,” ucap Roy.
Sebelumnya, Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Lodewijk Freidrich Paulus mengungkapkan kondisi WNI di Thailand dan Kamboja dalam kondisi aman.
“Sejauh ini aman tidak ada masalah Karena deputi kita tetap monitor. Kita punya deputi politik luar negeri yang terus monitor,” ucap Lodewijk di Gedung Utama Kemenko Polkam, Jakarta, 25 Juli 2025.
Lodewijk menjelaskan, lokasi konflik kedua negara anggota ASEAN tersebut berada di wilayah hutan dan perbatasan. Sehingga wilayah tersebut jauh dari permukiman.
“Itu perbatasan hutan, itu saya katakan di pedalaman bukan di kota, itu perbatasan. Sama lah kalau kita lihat negara lain itu perbatasannya di hutan,” ucap Lodewijk.
Lodewijk juga mendorong jalur diplomasi untuk menyelesaikan konflik Thailand-Kamboja. Ia berharap langkah ini bisa menjadi pilihan untuk meredam konflik antar dua negara Asia Tenggara tersebut.
Dandi Bajuddin berkontribusi dalam penulisan artikel ini
Pilihan editor: Kata Ketua DPP PDIP Soal Peringatan Kudatuli Tanpa Sekjen Hasto