Wakil Menteri Sosial Tagih Lahan Pemda untuk Lokasi Sekolah Rakyat

TEMPO.CO, Jakarta -- Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono meminta para kepala daerah segera mengusulkan lahan milik pemerintah provinsi, kabupaten atau kota untuk lokasi permanen sekolah rakyat. Tujuannya agar secepatnya dibangun dan beroperasi pada 2026. “Lahan untuk membangun sekolah permanen yang akan dibangun pada tahun ini,” kata Agus saat menerima audiensi sejumlah kepala daerah di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Rabu, 25 Juni 2025.

Agus mengatakan ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota dalam mengusulkan lahan. Di antaranya, tanah bukan sengketa serta lokasinya harus aman atau bukan rawan bencana.

Menurut pendiri Partai Rakyat Adil Makmur ini, Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan ukuran lahan yang diusulkan 8,2 hektare yang paling ideal. “Tapi kalau kemudian (pemerintah daerah) itu adanya cuma 6 hektare, ya nanti kami sesuaikan," kata dia.

Pemerintah akan membuka sekolah rakyat jenjang SD, SMP, dan SMA di 200 titik di seluruh Indonesia pada tahun ajaran 2025/2026. Rencananya, sekolah rakyat tahap pertama ini bakal diluncurkan pada 14 Juli 2025.

Sebanyak 100 titik lokasi yang menggunakan fasilitas gedung milik Kementerian Sosial dan sebagian gedung sementara milik pemerintah daerah (pemda) telah mulai merekrut siswa, guru dan tenaga pendidik.  Kementerian Sosial akan berkolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan dan Pemda untuk 100 titik tambahan sekolah rakyat.  Nantinya, kegiatan belajar mengajar bakal memanfaatkan balai latihan kerja (BLK) dan unit pelaksana teknis daerah (UPTD) milik Kementerian Ketenagakerjaan dan Pemerintah Daerah.

Sekolah rakyat yang akan beroperasi pada Juli mendatang menampung 9.755 siswa, dengan 1.554 guru dan 3.390 tenaga pendidik.  Kurikulum disusun dalam tiga tahap: program persiapan (fisik, mental, akademik) berbasis talent mapping, program akademik (intrakulikuler, kokurikuler, dan ekstra kurikuler), serta penguatan karakter, spiritualitas, nasionalisme, dan bahasa. 

Pemerintah menargetkan minimal Sekolah Rakyat diisi 20.000 siswa khusus untuk orang-orang miskin dan miskin ekstrem. Ke depan, pemerintah menargetkan pembangunan Sekolah Rakyat di 514 kabupaten/kota untuk menjangkau hingga 500.000 anak dari keluarga miskin secara nasional.