TPNPB-OPM Ancam Serang Pejabat Papua, TNI: Hanya Propaganda

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen Kristomei Sianturi mengatakan ancaman Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat – Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) kepada pejabat di Papua tidak perlu didengarkan. Menurut Kristomei, ancaman itu hanya propaganda.

"Itu hanya propaganda gerombolan OPM. Tidak usah dihiraukan dan didengarkan," kata Kristomei saat dihubungi, Senin, 21 Juli 2025.

Kemarin, TPNPB-OPM memperingatkan gubernur, bupati, wali kota, dan DPRD Papua tidak lagi memihak kepada pemerintah Indonesia. Juru Bicara TPNPB-OPM Sebby Sambom mengatakan, bila masih mendukung pemerintah Indonesia, TPNPB akan menyerang mereka. 

Menurut Kristomei, Sebby bukan sosok penting di Papua. Sebby, kata dia, juga tidak berkontribusi dalam pembangunan Papua. Karena itu, Sebby tidak pantas untuk melarang pejabat bekerja membangun Papua. 

"Kok bisa-bisanya melarang gubernur, wali kota , bupati, DPRD Papua, yang sedang bekerja untuk membangun Papua?" kata dia. 

Meski begitu, Kristomei mengatakan TNI membuka ruang bagi mantan anggota TPNPB-OPM untuk kembali ke Tanah Air. Mereka bisa membantu pemerintah Indonesia membangun Papua. 

"Tangan terbuka bagi saudara-saudara mantan anggota OPM yang menyadari kekeliruannya dan ingin kembali ke pangkuan Ibu pertiwi," ujar dia. 

Sebby sebelumnya mengatakan pejabat Papua tidak pantas mendukung pemerintah Indonesia. Menurut Sebby, pemerintah Indonesia telah merampas sumber daya alam milik masyarakat Papua. 

Dia meminta kepala daerah menghentikan kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Menurut dia, pelaksanaan kebijakan Prabowo justru membuat semakin banyak konflik bersenjata dan warga sipil mengungsi. 

Sebby sebelumnya bersedia melakukan perundingan dengan Prabowo. Namun, perundingan harus difasilitasi oleh PBB. 

“Jika Presiden Prabowo Subianto beserta timnya bersedia untuk melakukan perundingan dengan kami, maka harus difasilitasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau pun lembaga-lembaga internasional yang diakui oleh dunia ataupun sebuah negara netral yang siap memfasilitasi kami untuk duduk di meja perundingan,” kata juru bicara TPNPB-OPM Sebby Sambom dalam keterangan pada Jumat, 11 Juli 2025.

Sebby mengatakan alasan mereka menawarkan perundingan untuk alasan kemanusiaan. Sehingga 97.000 lebih warga sipil yang menjadi korban konflik bersenjata di tanah Papua bisa kembali ke rumah mereka masing-masing.

Selain itu, perundingan diharapkan agar korban konflik mendapatkan bantuan dari lembaga kemanusiaan setelah mengungsi di berbagai daerah Papua.