Sejarah Baru, Gubernur DKI di PBB: Dorong Kolaborasi Hadapi Krisis Iklim

INFO NASIONAL – Perdana dalam sejarah, Gubernur DKI Jakarta secara resmi diundang ke markas besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menghadiri pembukaan High Level Political Forum on Sustainable Development (HLPF) di New York, Senin, 14 Juli 2025. Forum ini menjadi panggung strategis bagi para pemimpin dunia dalam membahas capaian dan tantangan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Kehadiran Jakarta sebagai wakil pemerintah daerah dalam forum internasional ini mencerminkan pengakuan global atas peran penting kota-kota besar dalam menyelesaikan persoalan bersama umat manusia: urbanisasi yang tidak merata, krisis iklim, dan kesenjangan sosial.

"Jakarta bukan lagi hanya ibu kota administratif, tapi harus naik kelas sebagai kota global, sehingga penting bagi kami untuk aktif dalam diplomasi global,” ujar Gubernur Pramono Anung dalam sambutannya.

Ia menyebut Jakarta tengah mendorong transisi energi bersih, digitalisasi layanan publik, dan penguatan ekonomi hijau berbasis komunitas sebagai bagian dari komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan.

Langkah Jakarta ini juga sejalan dengan inisiatif sebagai ASEAN Hub, pusat kerja sama regional yang kini diperluas ke lingkup global. Kehadiran Gubernur Pramono dalam forum resmi PBB pun menjadi sinyal kuat bahwa diplomasi Indonesia tak hanya dilakukan di tingkat pusat, tapi juga mulai diperkuat dari tingkat daerah. “Upaya ini menegaskan peran diplomasi Jakarta menuju kota global yang tangguh dan adaptif,” imbuhnya.

Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia, Arrmanatha Nasir, menegaskan pentingnya peran kepala daerah dalam mendorong agenda pembangunan berkelanjutan di ranah internasional. “Ini menjadi bukti bahwa pemerintah daerah kita siap diperhitungkan dalam jaringan diplomasi global,” katanya.

Forum HLPF 2025 digelar pada 14–23 Juli dengan tema “Advancing Sustainable, Inclusive and Evidence-Based Solutions for the 2030 Agenda with No One Left Behind”. Sebanyak 37 negara dijadwalkan menyampaikan Voluntary National Reviews, termasuk Indonesia, yang akan memaparkan capaian dan tantangan implementasi SDGs di berbagai sektor dan level pemerintahan. (*)