Rencana Muzakir Manaf untuk 4 Pulau yang Jadi Milik Aceh

GUBERNUR Aceh Muzakir Manaf mengungkapkan sejumlah rencana untuk 4 pulau yang baru saja kembali ke wilayah Aceh. Keempat pulau yang sebelumnya disengketakan oleh Aceh dan Sumatera Utara (Sumut) tersebut adalah Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek.

Presiden Prabowo Subianto pada Selasa, 17 Juni 2025, memutuskan keempat pulau tersebut masuk wilayah administrasi Kabupaten Aceh Singkil, Aceh.

Perselisihan batas wilayah antara Aceh dan Sumut mencuat setelah penetapan kodifikasi wilayah oleh pemerintah pusat yang memicu penolakan dari sejumlah pihak di Aceh. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memutuskan empat pulau di kawasan Aceh Singkil masuk ke dalam wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumut.

Pengalihan status empat pulau ini termaktub dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau, yang terbit pada 25 April 2025.

Namun Mendagri mengatakan pemerintah memutuskan empat pulau sengketa masuk wilayah Aceh. Alasannya, telah ditemukan dokumen asli berisi kesepakatan Gubernur Aceh dan Gubernur Sumut pada 1992, yang berisi penegasan keempat pulau tersebut masuk wilayah Aceh.

Tito menuturkan dokumen asli itu ditemukan di Gedung Arsip Kemendagri di Pondok Kelapa, Jakarta Timur, Senin, 16 Juni 2025. “Ada tiga gedung dibongkar-dibongkar dokumen asli yang kesepakatan dua gubernur,” kata dia dalam konferensi pers di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa.

Lantas, apa rencana Muzakir Manaf terhadap empat Pulau tersebut?

Muzakir Manaf Akan Garap Potensi Empat Pulau di Aceh Singkil

Mualem, sapaan akrab Muzakir Manaf, menegaskan pihaknya bakal mengelola semua potensi pulau di Kabupaten Aceh Singkil, khususnya empat pulau yang baru kembali masuk ke wilayah Aceh.

“Sudah hak kita, sudah kembali kepada kita, kelola ke masa depan,” ujar Mualem dalam jumpa pers di Jantho, Kabupaten Aceh Besar, Rabu, 18 Juni 2025, seperti dikutip dari Antara.

Menurut Mualem, empat pulau dalam wilayah Kabupaten Aceh Singkil tersebut terdapat banyak pohon kelapa, serta sering dijadikan persinggahan para nelayan. Bahkan, diisukan memiliki potensi sumber minyak dan gas bumi (migas).

“Apa yang ada di pulau tersebut (dikelola). Semuanya, migas, rumput, kelapa, hingga biawak kita kelola semua,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, dia mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung Pemerintah Aceh dalam mengadvokasi pengembalian empat pulau Aceh tersebut.

“Terima kasih kepada semua lapisan masyarakat yang telah mendukung Pemerintah Aceh. Dengan doa saudara sekalian, dengan doa abu-abu di Aceh, alhamdulillah apa yang sudah kita perjuangkan telah menjadi milik kita,” kata dia.

Mualem Akan Cari Potensi Migas di Empat Pulau

Sebelumnya, Muzakir Manaf mengatakan pemerintah daerah akan mencari potensi migas di empat pulau yang sempat menjadi sengketa dengan Sumut tersebut.

Ditemui di rumah mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), dia menegaskan niat tersebut. “Agaknya seperti itu. Kemungkinan,” ujarnya kepada Tempo di kawasan Brawijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa malam, 17 Juni 2025.

Mualem meyakini kawasan di empat pulau tersebut memiliki kandungan migas. “Feeling kami.” Hal tersebut telah dia sampaikan di Istana Kepresidenan usai Presiden Prabowo Subianto mengembalikan empat pulau ke Aceh.

Dia mengatakan berencana mengundang investor untuk melakukan eksploitasi di daerah itu. “Iya tidak menutup kemungkinan (mengundang investor). Kalau dia ada investor, ada pengusaha, kenapa tidak,” kata dia di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.

Namun Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) sekaligus Juru Bicara Presiden RI Prasetyo Hadi mengatakan tidak ada kandungan sumber daya energi di empat pulau tersebut.

Politikus Partai Gerindra ini mengaku sudah mengeceknya ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Dia menuturkan, hingga kini, belum ada hasil penelitian yang menyatakan terdapat kandungan energi di keempat pulau tersebut.

“Nanti diisukan ada sumber daya energi. Padahal kami cek ke ESDM, belum ada penelitian memiliki kandungan energi,” kata dia di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.

Hendrik Yaputra, Dian Rahma Fika, dan Antara berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Pilihan editor: Mereka Menolak Penulisan Ulang Sejarah Indonesia