Kementerian Kebudayaan Gelar Uji Publik Penulisan Ulang Sejarah Hari Ini

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Kebudayaan akan menggelar uji publik draf revisi sejarah nasional mulai hari ini, Jumat, 25 Juli 2025. Adapun uji publik pertama akan dilaksanakan di Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat.

Hal ini dibenarkan oleh Wakil Ketua Komisi Bidang Pendidikan dan Sejarah DPR RI Lalu Hadrian Irfani. "Betul, uji publik. Silahkan para pemangku, akademisi, sejarawan untuk bisa hadir dan memberikan masukan saran kritik, temuan temuan atau fakta fakta sejarah baru yg konstruktif untuk penyempurnaan," ujar dia kepada Tempo saat dihubungi pada Jumat, 25 Juli 2025. 

Dalam uji publik nanti, Kementerian Kebudayaan juga akan mempublikasikan draf sejarah baru yang telah disusun tim penulis selama hampir tujuh bulan ini.

Melansir laman media sosialnya, selain di UI, pemerintah juga akan menggelar diskusi publik draft sejarah baru ini di tiga kota berbeda, yakni di  Universitas Lambung Mangkurat, Kalimantan Selatan pada 28 Juli, kemudian diUniversitas Negeri Padang Sumatera Barat pada 31 Juli, dan 4 Agustus di Universitas Negeri Makassar, Sulawesi Selatan. 

Menurut laman tersebut, uji publik ini akan menghadirkan para penulis, editor umum dan editor jilid yang terlibat dalam proyek penulisan ulang sejarah nasional. Diskusi publik ini juga bisa diikuti secara daring melalui Zoom Meeting dan disiarkan di kanal YouTube Kementerian Kebudayaan.

"Diskusi ini dilakukan dalam rangka menjaring masukan dari berbagai pihak," demikian dalam unggahan di @kemenkebud, Kamis, 24 Juli 2025. Adapun peserta yang ingin mengikuti uji publik harus melakukan pendaftaran terlebih dahulu di https://linktr.ee/DPDPBSI2025. 

Sebelumnya, Menteri Kebudayaan Fadli Zon sempat mengatakan pemerintah akan menyusun ulang sejarah  nasional Indonesia secara menyeluruh dan inklusif. Proyek ini melibatkan 113 sejarawan dari seluruh Indonesia. 

Fadli menyebut penulisan sejarah ini bukan proyek baru, melainkan kelanjutan dari misi Kementerian Kebudayaan sejak awal dibentuk. Penulisan akan dilakukan dalam 10 jilid besar yang mencakup seluruh periode sejarah Indonesia, mulai dari masa prasejarah hingga era Presiden Joko Widodo.

Ia mengatakan tim penulis terdiri dari para guru besar, doktor, akademisi, serta pakar-pakar sejarah, arkeologi, antropologi, hingga arsitektur dari berbagai wilayah Indonesia. Mereka dibagi berdasarkan periode keahlian masing-masing, dengan sistem editor per jilid dan satu editor umum.

Langkah ini, kata Fadli, bertujuan agar penulisan sejarah lebih objektif dan berbasis perspektif Indonesia, bukan narasi kolonial seperti yang selama ini mendominasi. "Penulisan ini kami dasarkan pada perspektif Indonesia-sentris,” katanya seusai rapat terbuka dengan Komisi X DPR terkait program strategis penulisan sejarah nasional pada 27 Mei 2025.