Kemensos Gaet PPATK dan Himbara untuk Atasi Gagal Salur Bansos

INFO NASIONAL - Kementerian Sosial (Kemensos) berkoordinasi dengan Himbara sebagai lembaga penyalur bantuan sosial (bansos) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait kegagalan penyaluran dana bantuan sosial atau gagal salur bansos ke 1,3 juta rekening Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Menteri Sosial, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan, pada triwulan II 2025, Kemensos menyalurkan bansos berdasarkan pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Kini bansos PKH telah disalurkan kepada 80 persen atau 7.991.160 KPM. Sedangkan bansos sembako telah disalurkan kepada 14 juta lebih KPM atau 78 persen.

"Kita harapkan minggu ini tuntas, kecuali memang ada beberapa KPM yang gagal salur, yaitu sebanyak 1.323.459 KPM," ujarnya dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, pada Rabu, 18 Juni 2025.

Ia menyebutkan ada sejumlah kendala yang menyebabkan penyaluran bansos belum mencapai 100 persen. Salah satunya karena rekening penerima tidak aktif atau tidak ditemukan. "Tentu kami dengan Badan Pusat Statistik (BPS) nanti akan berkoordinasi dengan Himbara menemukan rekening tidak aktif dan rekening tidak ditemukan," katanya.

Gus Ipul menjelaskan, gagal salur bansos bisa terjadi karena ada perbedaan nama dan nomor rekening. Saat ini, Kemensos terus berkoordinasi dengan Himbara, dan jika diperlukan juga berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). "Supaya kita bisa tahu lebih jauh apakah rekening ini memang valid untuk menerima transfer atau mungkin ini ada hal-hal aneh yang perlu ditindaklanjuti.” 

Ia pun meminta kepada KPM yang belum menerima bansos agar aktif melapor dengan melampirkan bukti. Pelaporan bisa dilakukan lewat aplikasi Cek Bansos, pendamping PKH, dinas sosial, dan Badan Pusat Statistik (BPS) daerah. "Kita siapkan jalur formal dan partisipasi. Kita buka seluas mungkin bagi masyarakat yang ingin menyampaikan usul sanggah," ujarnya.

Selain karena adanya masalah pada rekening, gagal salur bansos juga terjadi karena sejumlah KPM pindah penyaluran dari PT. Pos ke Himbara. Para KPM ini membuka rekening secara kolektif. "Jadi, kita juga perlu waktu sedikit karena buka rekening kolektif memerlukan waktu," jelasnya.

Adapun soal penebalan bansos, Gus Ipul memastikan akan diberikan kepada penerima bantuan sembako atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebanyak 18,3 juta KPM. Bantuan tersebut akan disalurkan pada triwulan kedua. "Ini sudah siap ditransfer penebalan bansosnya. Kita tinggal tunggu koordinasi dengan Himbara," kata Gus Ipul.

Deputi Bidang Statistik Sosial Badan Pusat Statistik (BPS), Ateng Hartono mengatakan BPS terus berkoordinasi dengan Kemensos terkait penyaluran bansos, termasuk juga gagal salur bansos sebanyak 1,3 juta KPM. "Kita mencermati tadi ada beberapa faktor, rekening tidak aktif, perbedaan, dan sebagainya," katanya. "Kolaborasi kami dengan Kemensos akan terus dijaga komunikasinya.” (*)