Kemendikdasmen Temukan Tantangan Akses SPMB di Daerah 3T

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memantau langsung pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di Kepulauan Riau, termasuk di wilayah-wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar).

Dalam kunjungan ke SMAN 3 dan SMKN 7 Batam pada Rabu, 25 Juni 2025, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Fajar Riza Ul Haq menyatakan proses penerimaan murid di daerah tersebut ada beberapa kendala teknis. Namun, secara umum proses berjalan lancar.

“Proses SPMB di sini berjalan objektif dan sesuai daya tampung sekolah. Tidak ditemukan masalah serius, hanya kendala teknis seperti aktivasi kartu keluarga dan pencatatan prestasi,” ujar Fajar dikutip dari keterangan resmi, Kamis, 26 Juni 2025.

Ia menyebut sejumlah kendala dapat diatasi berkat koordinasi antarlembaga serta kehadiran posko layanan terpusat. Namun, pernyataan tersebut belum menjawab sepenuhnya persoalan akses yang lebih luas di kawasan 3T, terutama soal keterbatasan informasi dan infrastruktur.

Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Adi Prihantara, mengakui calon murid di pulau-pulau terluar kesulitan mendapatkan informasi pendaftaran. Pemerintah provinsi, kata dia, telah melakukan pendekatan jemput bola untuk mengatasi persoalan tersebut.

“Walaupun transportasi darat dan laut sulit, kami mendatangi langsung wilayah-wilayah terpencil untuk memantau dan memastikan proses pendaftaran berlangsung,” kata Adi.

Ia menambahkan, bentuk dukungan lain yang diberikan mencakup bantuan transportasi menuju sekolah, pembebasan SPP, hingga seragam gratis. Namun, belum dijelaskan sejauh mana efektivitas program ini menjangkau seluruh wilayah 3T, mengingat geografis Kepulauan Riau yang 96 persen berupa lautan.

Dalam kunjungan yang sama, Fajar juga mencatat lonjakan minat terhadap Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kota Batam. Ia menilai tren ini sebagai sinyal positif bagi pendidikan vokasi, meski mengakui kapasitas sekolah saat ini belum mampu mengimbangi lonjakan tersebut.

“Ini kabar baik. Yang jadi masalah adalah jika minat menurun. Tapi sekarang tantangannya justru bagaimana kami siapkan infrastruktur dan sarana yang mencukupi,” kata Fajar.

Pemerintah menyambut baik peningkatan angka partisipasi siswa sebagai bagian dari strategi mengurangi jumlah anak tidak sekolah (ATS). Namun demikian, belum ada rincian konkret mengenai rencana penambahan daya tampung atau pembangunan fasilitas pendidikan baru untuk menjawab kebutuhan tersebut.