Kata Ganjar soal Peluang Pergantian Sekjen PDIP setelah Hasto Divonis Penjara

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah Ganjar Pranowo irit bicara mengenai peluang pergantian Sekretaris Jenderal partai usai Hasto Kristiyanto divonis penjara. Mekanisme pergantian Sekjen PDIP tetap ditentukan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

“Diserahkan kepada ketua umum,” kata Ganjar melalui pesan pendek kepada Tempo pada Jumat, 25 Juli 2025. Mantan Gubernur Jawa Tengah ini juga memberikan jawaban yang sama ketika dikonfirmasi kabar rencana Kongres PDIP digelar awal bulan depan.

Ganjar menegaskan, PDIP menghormati putusan vonis penjara untuk Hasto. Meskipun harapannya Hasto dapat bebas. Mantan anggota DPR ini menilai tidak semua dakwaan jaksa terbukti. Adapun tim penasihat hukum dan Hasto akan menggunakan seluruh pertimbangan hakim untuk menentukan respon berikutnya. “Apakah akan banding atau tidak,” katanya.

Sumber Tempo di lingkup internal PDIP menyebutkan partai banteng akan menggelar kongres di Bali setelah bimbingan teknis (bimtek) selesai awal bulan depan. Sebelumnya PDIP dikabarkan bakal melaksanakan kongres pada April 2025.

Ketua Fraksi PDIP Utut Adianto telah menginstruksikan legislator partainya tidak melakukan perjalanan ke luar kota maupun luar negeri selama 27 Juli-3 Agustus 2025.  Bimtek untuk anggota dewan perwakilan rakyat daerah dari PDIP di seluruh Indonesia memang akan digelar pada 29 Juli-1 Agustus 2025 di Bali.

Dari dokumen yang diterima Tempo, terlihat sejumlah agenda bimtek selama empat hari itu. Salah satunya materi penguatan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang fraksi. Materi lain yang diberikan kepada peserta bimtek mencakup penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah bagi anggota DPRD hingga sosialisasi dan evaluasi program-program daerah.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDIP Bidang Sumber Daya, Said Abdullah, mengatakan kader siap kapanpun kongres digelar. “Kader kapan pun siap, kami kan terbiasa, disiplin organisasi adalah segala-galanya," kata Said di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Kamis, 25 Juli 2025. 

Ketua Badan Anggaran DPR ini mengatakan tidak ada yang mendadak jika kader PDIP nantinya diminta datang ke Bali. Namun, dia belum mendapat info kepastian rencana kongres tersebut. 

Said mengatakan kongres akan digelar atas perintah Megawati Soekarnoputri. Kongres akan menetapkan Megawati menjadi ketua umum, sesuai hasil rapat kerja nasional partai tahun lalu. Adapun untuk posisi sekretaris jenderal dan jajaran DPP PDIP akan ditentukan ketua umum setelah pengukuhan. “Semua partai seperti itu,” kata dia.

Adapun Hasto divonis 3 tahun 6 bulan penjara Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi. Hakim menyatakan Hasto terbukti memberikan suap dalam proses pergantian antar waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) periode 2019-2024 yang melibatkan kader PDIP Harun Masiku.

Hakim juga menghukum Hasto untuk membayar denda Rp 250 juta subsider 3 bulan kurungan. Vonis tersebut lebih rendah dari tuntutan jaksa. Jaksa sebelumnya menuntut Hasto dihukum penjara selama 7 tahun, serta membayar denda Rp 600 juta subsider enam bulan kurungan.